REPORTASENTT.COM, KUPANG,– Kisah perjalanan hidup Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, dari kampung kecil di Papua hingga menduduki kursi kabinet menjadi inspirasi bagi ribuan mahasiswa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pesan tersebut disampaikan Pigai saat memberikan kuliah umum bertema Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia dan Digitalisasi di Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Selasa (9/6/2026). Kegiatan itu diikuti ribuan mahasiswa dari 19 perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Kupang.
Dalam forum tersebut, Pigai mengajak generasi muda Indonesia Timur untuk memiliki kepercayaan diri dan berani mengambil peran dalam kepemimpinan nasional.
Baca Juga: Kasus TPPO di NTT Terus Bergulir, Polisi Kejar DPO dan Telusuri Jaringan Perekrut
“Kenapa kita takut memimpin dan mengelola negara? Kenapa malu? Kenapa tidak berani? Suatu saat kepemimpinan bangsa ini akan jatuh di tangan kalian. Karena itu percaya diri harus tinggi,” kata Pigai.
Pigai menceritakan perjalanan hidupnya sejak menjadi aktivis mahasiswa hingga dipercaya Presiden RI Prabowo Subianto menjabat Menteri HAM. Menurutnya, latar belakang sederhana bukan penghalang untuk meraih posisi strategis dalam pemerintahan.
“Sekalipun kalian bukan siapa-siapa hari ini, suatu saat kalian bisa menjadi apa saja. Saya adalah bukti anak dari Timur juga bisa sampai pada posisi yang menentukan kebijakan negara,” ujarnya.
Baca Juga: Rekonstruksi Kasus Daycare Little Aresha Digelar, Terungkap 23 Adegan Kekerasan terhadap Balita
Selain memberikan motivasi, Pigai menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia yang masih kerap disalahpahami masyarakat. Ia menerangkan tidak semua tindak kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Menurut Pigai, pelanggaran HAM terjadi ketika pelakunya merupakan aktor negara atau pihak yang menjalankan fungsi negara.
“Siapa pun yang digaji oleh negara adalah aktor negara dan berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM. Kalau preman, begal, atau kepala suku melakukan kejahatan, itu pelanggaran pidana, bukan pelanggaran HAM,” jelasnya.
Baca Juga: Ribuan Motor Listrik SPPG Rp1 Triliun Masih Menumpuk di Gudang, Terseret Kasus Korupsi BGN
Ia menambahkan, pemahaman yang tepat mengenai HAM penting agar tidak terjadi kekeliruan penggunaan istilah pelanggaran HAM di ruang publik maupun media sosial.
Dalam paparannya, Pigai juga menyoroti hubungan erat antara HAM, pembangunan, dan lingkungan hidup. Menurut dia, isu lingkungan kini menjadi bagian penting dalam perkembangan HAM modern dan akan mendapat perhatian lebih besar dalam kebijakan nasional.
“Kondisi lingkungan, pembangunan, dan HAM merupakan satu kesatuan. Karena itu kami sedang mendorong penguatan aspek lingkungan dalam kebijakan HAM nasional,” katanya.
Baca Juga: Di Tengah Kasus MBG, Mahfud MD Soroti Pengadaan IT Rp1,2 Triliun yang Pernah Dipertanyakan Publik
Pigai juga memaparkan visi pembangunan budaya HAM menuju Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut, menurutnya, harus dimulai dari perubahan cara berpikir, perilaku, hingga kebijakan publik yang menghormati hak-hak warga negara.
“Tugas kami membangun peradaban HAM di Indonesia. Mulai dari cara berpikir, cara berbicara, sampai tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.