REPORTASENTT.COM, BANDUNG- Dugaan penebangan pohon tanpa izin di kawasan Jalan RE Martadinata dan Jalan Cihapit, Kota Bandung, memicu sorotan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Pemerintah Kota Bandung segera mengevaluasi aparatur di tingkat kewilayahan hingga organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan.
Menurut Dedi, hilangnya sekitar 10 pohon di kawasan tersebut sulit dianggap sebagai peristiwa yang luput dari perhatian aparat.
Baca Juga: Pekerja Bangunan Tewas di Atap Rumah di TTS, Polisi Menelusuri Jejak Arus Listrik yang Tak Terputus
Ia menilai aktivitas penebangan dalam jumlah besar semestinya dapat terdeteksi oleh perangkat pemerintah yang bertugas di lapangan setiap hari.
“Ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi. Kepala Dinas Lingkungan Hidupnya kasih sanksi,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Gedung Sate, Bandung, Senin, 3 Agustus 2026.
Ia mempertanyakan bagaimana penebangan sejumlah pohon dapat berlangsung tanpa diketahui petugas yang sehari-hari berada di lokasi, mulai dari aparat kelurahan, kecamatan, pengawas lapangan, Satpol PP, hingga petugas kebersihan dan perhubungan.
Baca Juga: Rakor Konflik Adonara Digelar, Gubernur NTT Minta Warga Tolak Provokasi
“Artinya, itu ada kelalaian. Ada penebangan 10 pohon masa tidak ketahuan? Ada petugas di situ, ada tukang sapu, pengawas ada Satpol PP lewat tiap hari, ada pegawai Dinas Perhubungan, ada lurah, ada camat, ada RT/RW,” katanya.
Dedi juga mendorong pemberian sanksi administratif kepada aparatur yang terbukti lalai menjalankan fungsi pengawasan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kepedulian aparatur terhadap wilayah kerja masing-masing.