REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Tercatat dalam laman Bank Indonesia (BI) per Minggu (21/4/2024), bahwa nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.257,89 per 1 Dolar AS.
Merespons depresiasi rupiah tersebut, Menteri BUMN Erick Tohir pun telah meminta semua BUMN antisipasi gejolak ekonomi imbas konflik global.
Sebelumnya, Menteri Erick Thohir telah memberi arahan agar BUMN mengoptimalkan pembelian dolar AS.
"Oleh karena itu kemarin saya warning untuk setiap perusahaan benar-benar harus punya test stress dengan mengoptimalkan berbagai kesempatan," kata Erick dalam media gathering di Jakarta, Sabtu (20/4).
Erick meminta BUMN yang terdampak pada bahan baku impor dan BUMN dengan porsi utang luar negeri (dalam dolar AS) yang besar, seperti Pertamina, PLN, BUMN Farmasi, MIND ID, agar melakukan pembelian dolar dengan tepat guna, bijaksana, dan sesuai prioritas dalam memenuhi kebutuhannya.
Kata Erick, setiap perusahaan punya pendekatan yang berbeda mengenai dolar AS ini, tergantung dari situasi capex sampai utang luar negerinya.
"Saya bilang antara (sektor) farmasi, Mind ID, Garuda, punya konteks berbeda tergantung situasi capex, opex, utang, income rupiah atau income dolar, itu komplikasi, banyak," kata Erick.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai saat ini yang paling penting adalah diplomasi ekonomi.
Ia juga menyoroti nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap Dolar AS.
Diplomasi ekonomi ini baik menteri luar negeri maupun menteri-menteri yang di sektor ekonomi itu harap Martin harus aktif melakukan diplomasi ekonomi ke berbagai negara yang punya hubungan perdagangan baik mengekspor maupun kita mengimpor.
"Toh sama-sama membutuhkan juga,” ujar Martin dalam keterangan yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Minggu (21/4/2024)z
Bagi Martin, solusi atas nilai tukar rupiah yang terus melemah itu bukan menumpuk atau memborong dolar. BUMN juga tak mungkin diserahkan tanggungjawab menstabilkan rupiah.
"Stabilkan rupiah itu kan kerjaan BI. Jadi, jangan gara-gara kebutuhan menstabilkan rupiah, BUMN-nya kemudian jadi korban juga. Karena mereka kan butuh bahan baku dan segala macam, yang mungkin dibeli dengan dolar kan. Kalau nilainya naik terus atau tidak bisa stabil dalam waktu dekat kan berpengaruh juga ke kondisi keuangan BUMN-nya,” papar Politisi Fraksi Partai NasDem ini.
Lebih lanjut, menyikapi situasi saat ini, Martin memandang pemerintah perlu segera aktif melakukan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri bergandengan tangan dengan Kementerian terkait dan menjalankan misi tersebut.
"Kemlu harus hand in hand, misalnya dengan Kementerian perdagangan dengan Kemenperin ya yang terkait atau mungkin juga di situ dengan komitmen-komitmen investasi-investasi yang sudah ada,” urainya.
“Hubungan dagang ini bisa enggak, misalnya ada hedging yang lebih baik terhadap nilai tukar atau menggunakan mata uang lain yang diterima oleh kedua belah pihak. Jadi, jangan kita jadi berurusan sama dolarnya, karena dolar menguat kepada seluruh mata uang juga. Bukan hanya Indonesia yang terganggu terhadap naiknya nilai tukar dolar itu. Jadi, jangan kemudian terjebak di perdebatan itu,” pungkas legislator dapil Sumut ini.