REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menyebut pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui masukan dari survei opini publik.
Pernyataan itu disampaikan saat merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Qodari mengatakan pemerintah menghargai setiap survei yang dilakukan lembaga independen sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Baca Juga: Ketua Komisi III DPR RI Ingatkan Perekaman Tanpa Izin Demi Konten Medsos Bisa Berujung Pidana
Menurut dia, penelitian semacam itu akan lebih bermanfaat apabila mampu menjelaskan penyebab perubahan persepsi masyarakat secara lebih rinci.
“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Evaluasi itu ada berbagai macam, mulai dari tata kelola, hukum, hingga opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik merupakan masukan yang penting, dan kami tidak pernah mengatakan publik tidak berhak menilai,” kata Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Ia memandang variabel yang digunakan dalam survei masih terlalu umum. Indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum dinilai perlu diuraikan menjadi komponen yang lebih spesifik agar faktor penyebab perubahan kepuasan publik dapat dipahami secara lebih komprehensif.
Baca Juga: Anak Buruh Harian Lepas di Kupang Lolos Akpol 2026, Kisah Chelsea Maudina Jadi Sorotan
Sebagai contoh, aspek ekonomi dapat dipisahkan menjadi persepsi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, ketersediaan lapangan kerja, nilai tukar rupiah, hingga penilaian terhadap berbagai program pemerintah.
Pendekatan tersebut dinilai mampu memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan publik.
Qodari juga mengatakan dirinya tidak membantah hasil survei tersebut. Ia berharap penelitian serupa pada masa mendatang disusun lebih mendalam sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih efektif bagi pemerintah maupun masyarakat.