"Kalau ada yang jual Rp19.000 itu sudah mahal. Kalau ada yang menjual lebih dari itu, kami tidak segan untuk mencabut izin mereka," ujar Bahlil.
Langkah tersebut tidak hanya ditujukan kepada pengecer, tetapi juga pangkalan- pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan harga.
Baca Juga: MK Kabulkan Penarikan Gugatan Paslon Nomor 5 di Sengketa Pilbup Alor, Ada Apa?
Bahlil memastikan, pihaknya telah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menangani kasus pengoplosan gas dan siap mencabut izin bagi pangkalan yang terlibat dalam praktik curang.
Sementara itu, polemik mengenai distribusi gas LPG 3 kg semakin memanas beberapa hari terakhir.
Wacana pemerintah untuk membatasi penjualan gas melon hanya sampai ke pangkalan, tanpa melibatkan pengecer, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Baca Juga: Polemik Hak Cipta: Ari Bias Menang Gugatan, Agnez Mo Wajib Bayar Rp1,5 Miliar
Hal ini tercermin dalam antrean panjang yang terjadi di beberapa tempat, saat warga berusaha mendapatkan tabung gas tersebut.
Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk membahas kebijakan tersebut.
Setelah pertemuan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer agar dapat menjual gas LPG 3 kg, sambil menertibkan agen-agen sub pangkalan secara parsial.
Baca Juga: Truk Pengangkut Air Mineral Tabrak 5 Kendaraan di GT Ciawi, Dua Avanza Terbakar!
"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," jelas Dasco pada wartawan, Selasa, 4 Februari 2025.