REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menyebut pendekatan normatif dalam sistem pendidikan nasional belum menyentuh kebutuhan riil anak-anak di wilayah tersebut.
“Anak-anak di wilayah 3T menghadapi realitas yang sangat berbeda. Mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak di daerah maju. Pendekatan normatif jelas tidak cukup,” kata Mercy dalam rapat kerja Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Baca Juga: Viral! Ibu di Kupang Nyaris Cium Wapres Gibran, Kini Minta Maaf
Menurut Mercy, berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, medan geografis yang sulit, hingga dampak pasca konflik di sejumlah wilayah menjadi penghambat utama akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
Menurut Mercy, berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur, medan geografis yang sulit, hingga dampak pasca konflik di sejumlah wilayah menjadi penghambat utama akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
Ia menilai, penerapan satu model pendidikan untuk seluruh daerah merupakan bentuk ketidakadilan.
“Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan di daerah 3T dan marginal. Ini problem serius,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
“Model pendidikan berbasis kontinental tidak mampu menjawab persoalan di daerah 3T dan marginal. Ini problem serius,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Baca Juga: Tradisi Tua di Tahta Suci: Mengapa Paus Tak Pakai Nama Asli?
Mercy mendorong pemerintah agar merancang strategi khusus yang kontekstual dan tidak sekadar copy-paste dari kebijakan pusat.
Mercy mendorong pemerintah agar merancang strategi khusus yang kontekstual dan tidak sekadar copy-paste dari kebijakan pusat.
Ia menekankan pentingnya kebijakan afirmatif yang benar-benar terasa di lapangan, bukan sekadar janji kosong.
“Kalau hanya janji, masyarakat 3T sudah terlalu sering dapat PHP. Harus ada indikator khusus agar afirmasi ini betul-betul dirasakan,” tegasnya.
“Kalau hanya janji, masyarakat 3T sudah terlalu sering dapat PHP. Harus ada indikator khusus agar afirmasi ini betul-betul dirasakan,” tegasnya.
Baca Juga: Dini Hari di Jalur Tikus, Satgas Gagalkan Penyelundupan Miras dan Sabu dari Malaysia!
Tak hanya itu, Mercy juga menyoroti persoalan tata kelola dan alokasi anggaran pendidikan yang dinilainya belum memadai.
Tak hanya itu, Mercy juga menyoroti persoalan tata kelola dan alokasi anggaran pendidikan yang dinilainya belum memadai.
Ia menekankan pentingnya penghitungan unit cost yang realistis sesuai kebutuhan daerah 3T agar anggaran yang digelontorkan berdampak nyata.
“Unit cost harus diperhitungkan lebih cermat. Pendidikan di daerah 3T harus bisa merata, terjangkau, dan berkualitas. Ini tanggung jawab negara,” pungkasnya.
“Unit cost harus diperhitungkan lebih cermat. Pendidikan di daerah 3T harus bisa merata, terjangkau, dan berkualitas. Ini tanggung jawab negara,” pungkasnya.