REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Rencana pergantian kepala sekolah di SMKN 1 Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, memicu penolakan warga di tengah proses pemulihan pascabencana.
Sekolah tersebut sebelumnya terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga mengalami kerusakan berat. Saat ini, pembangunan gedung baru masih berlangsung di Desa Boru Kedang.
Kepala Desa Boru Kedang, Darius Don Boruk, menyampaikan warga terkejut dengan rencana pergantian kepala sekolah di saat kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih.
Baca Juga: Ucapan Hari Raya Paskah 2026
“Sebagai masyarakat, kami kaget dengar informasi ini. Sekolah masih dalam masa pemulihan, belum sepenuhnya stabil,” kata Darius saat diwawancarai.
Ia menilai pergantian pimpinan di tengah proses rehabilitasi berpotensi mengganggu keberlanjutan pembangunan dan stabilitas kegiatan belajar mengajar.
Menurut dia, kepemimpinan saat ini dinilai berhasil membawa sekolah bangkit secara psikologis dan operasional setelah terdampak bencana.
“Pak Yakobus Milan Dawan sudah membawa sekolah ini kembali normal. Proses belajar mengajar sudah berjalan, walau fasilitas masih terbatas,” ujarnya.
Darius juga menyoroti pembangunan sekolah yang baru berjalan sebagian, dengan ketersediaan ruang kelas yang masih terbatas dan membutuhkan dukungan berkelanjutan.
Ia berpandangan kondisi tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang memahami situasi lapangan dan mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
“Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang bisa lobi, bangun jaringan, dan menjaga ritme pembangunan,” katanya.
Selain itu, warga mempertanyakan kebijakan pergantian menjelang masa pensiun kepala sekolah saat ini.
Menurut Darius, pemberian kesempatan menyelesaikan masa tugas dinilai sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian.
Baca Juga: Dugaan Eksploitasi di Balik Hiburan Malam, Tim Zero Polda NTT Telusuri Langsung di Kupang
“Kalau tinggal satu atau dua tahun, seharusnya diberi kesempatan sampai selesai. Itu bentuk penghargaan bagi pengabdian beliau,” ucapnya.
Penolakan juga berkaitan dengan kekhawatiran terhadap hubungan sosial antara sekolah dan masyarakat yang selama ini terjalin dalam proses pembangunan.
Darius mengingatkan kerja sama masyarakat dapat terpengaruh jika terjadi pergantian kepemimpinan tanpa pertimbangan kondisi lokal.
Baca Juga: Pengamanan Diperketat di Larantuka, Polisi Intensifkan Patroli Jelang Semana Santa 2026
“Kalau dipaksakan, kami akan pertimbangkan kembali kerja sama dengan pimpinan baru,” katanya.
Sementara itu, polemik semakin meluas setelah rencana pelantikan kepala sekolah oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 30 Maret 2026 batal dilaksanakan.
Sejumlah kepala sekolah di Flores Timur juga menyoroti perubahan status akun dalam sistem manajemen tenaga kependidikan yang terjadi mendadak tanpa penjelasan.