Baca Juga: Hanura Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa di Manggarai Timur
Untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT diminta segera melakukan konsolidasi. Sementara jenjang TK, PAUD, SD, dan SMP dikoordinasikan dinas pendidikan kabupaten bersama kepala sekolah di wilayah masing-masing.
Pemetaan kondisi bangunan sekolah, kebutuhan sarana pendukung, serta metode pembelajaran menjadi bagian dari persiapan tersebut.
Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan penggunaan lokasi alternatif apabila gedung sekolah belum dinyatakan aman.
Baca Juga: Usai Video Protes Bantuan Gempa Viral, Camat Lamba Leda Utara Mendadak Ajukan Pengunduran Diri
“Jadi, kalaupun rumah sakit lapangan bisa digelar, puskesmas bisa digelar, sekolah lapangan pun masih bisa kita gelar,” kata Melki.
Model pembelajaran nantinya dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah. Pemerintah dapat menggunakan sekolah yang dinyatakan aman, menggabungkan siswa pada lokasi tertentu, atau menerapkan pembelajaran berdasarkan domisili dan lokasi terdekat.
Di sisi lain, pemerintah provinsi meminta seluruh perangkat pemerintahan tidak menggunakan bangunan yang dinilai membahayakan keselamatan. Pemeriksaan terhadap sekolah, kantor pemerintahan, rumah sakit, dan fasilitas publik terus dilakukan, termasuk oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Baca Juga: Rumah Ditinggal Mengungsi Dibobol, Remaja 17 Tahun di Manggarai Barat Diciduk Polisi
“Kalau kantor pemerintahannya dalam kondisi merah, karena saya lihat PUPR sudah bergerak untuk mengecek berbagai sekolah, kantor-kantor dan rumah sakit dan sebagainya, kalau kategori merah jangan dipaksa,” kata Melki.
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, organisasi kemanusiaan, serta masyarakat yang terlibat dalam penanganan dampak gempa.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten segera menggunakan dukungan anggaran pemerintah pusat sesuai petunjuk teknis kementerian. Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.
Baca Juga: Berawal dari Pacaran, Dua Warga Kupang Berselisih soal Motor yang Dibeli Bersama
Johni meminta penggunaan anggaran diarahkan pada kebutuhan penanganan bencana dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemetaan terhadap wilayah yang belum menerima bantuan juga perlu dilakukan secara menyeluruh hingga tingkat desa.
“Para bupati, camat, lurah, dan kepala desa harus memetakan betul titik-titik yang sampai saat ini belum tersentuh bantuan agar segera ditindaklanjuti,” kata Johni.
Perpanjangan masa tanggap darurat menjadi langkah pemerintah menghadapi kondisi kebencanaan yang masih dinamis di Flores.
Baca Juga: OPINI| Dana Jurnalisme untuk Siapa? Jangan Lupakan Puluhan Ribu Media Belum Terverifikasi Dewan Pers
Evaluasi situasi akan terus dilakukan untuk menentukan kebutuhan penanganan, pelayanan dasar, dan tahapan pemulihan di setiap wilayah terdampak.**