Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, mengaku terkejut dengan temuan ini.
Ia berjanji akan meninjau izin pembangunan vila-vila dan restoran di atas laut yang kini menuai protes.
Baca Juga: Remaja 19 Tahun di Kupang Nekat Mencuri, Hasilnya Bikin Geleng- geleng!
"Kami akan mengecek langsung bagaimana izin-izin ini bisa keluar dan memastikan pemanfaatan ruang laut sesuai aturan," tegasnya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah hak publik atas pantai akan benar-benar dilindungi?
Satuan pengamanan (satpam) Hotel Marriott Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengeklaim tak ada larangan bagi warga untuk plesiran ke pantai di sekitar hotel tersebut.
Baca Juga: Tinjau Program Kesehatan Gratis di Puskesmas Baniona, Gubernur NTT Soroti Hal Ini!
Satpam juga membantah mengusir warga dari pantai, tetapi hanya melarang mereka untuk foto atau merekam video.
"Secara pengusiran tidak ada, tetapi kami mengatensikan tamu yang masuk tidak mengambil gambar atau video," kata Fando Gambur, salah satu satpam Hotel Marriott Labuan Bajo, Rabu (2/4/2025), dikutip dari Facebook Labuanbajo_info.
Marriott adalah salah satu hotel yang memiliki sejumlah vila mewah di atas laut Labuan Bajo.
Baca Juga: Lamahala dalam Balutan Adat: Gubernur NTT Bawa Harapan Pembangunan dan Kebangkitan Ekonomi Pesisir
Tarif menginap semalam bisa mencapai puluhan juta rupiah.
Masyarakat berharap pemerintah bertindak tegas, agar pantai tetap menjadi milik bersama, bukan hanya untuk segelintir pihak yang berkepentingan.
Lantas, siapa yang sesungguhnya berkuasa atas pantai di Labuan Bajo? Apakah publik masih punya hak, atau semua telah berpindah tangan ke investor?