REPORTASENTT.COM, MANGGARAI BARAT- Alarm merah berbunyi untuk sektor usaha mikro dan kecil!
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengungkap keprihatinan mendalam atas anjloknya penyaluran kredit ke sektor ini, terutama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bahkan, ia menyebut situasi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal secara serius!
Baca Juga: Tengah Malam di Kupang, Polisi Tiba- tiba Hentikan Kegiatan Sekelompok Pemuda, Ini yang Terjadi!
“Kredit usaha mikro dan kecil menurun. Ini tanda tanya besar, apalagi di tengah melambatnya pertumbuhan kredit nasional. Apa yang sebenarnya sedang terjadi?” kata Kholid saat Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK di Manggarai Barat, Rabu (28/5/2025).
Politisi dari Fraksi PKS itu menyuarakan kegelisahan atas lemahnya dukungan sektor keuangan terhadap industri lokal.
Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus segera bersinergi dengan sektor jasa keuangan demi menyelamatkan geliat ekonomi rakyat.
Baca Juga: Didatangi Suporter, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Diminta Jadi Investor Persikas: 'Tidak Mau Saya!
“Sektor keuangan seharusnya jadi tulang punggung industri lokal. Kalau tidak ada kolaborasi nyata, jangan heran kalau ekonomi daerah mandek,” tegasnya.
Tak hanya itu, Kholid juga menyoroti potensi besar NTT seperti pariwisata, pertanian, hingga transportasi yang saat ini belum digarap maksimal karena terbentur masalah permodalan.
Ia menilai, akses kredit yang mudah dan terarah adalah kunci utama kebangkitan ekonomi NTT.
Baca Juga: Misteri Kerangka di Jurang Ende Terungkap: Diduga Pemuda Asal Kalimantan yang Hilang Sejak April
“Kita butuh peta kebutuhan kredit di NTT agar bank dan OJK bisa langsung tembak sasaran. Jangan sampai pelaku usaha lokal terus tertatih hanya karena tak punya akses modal,” ujarnya.
Kholid pun memperingatkan: tanpa intervensi nyata dan afirmasi kebijakan yang pro-UMKM, pembangunan ekonomi NTT bisa jalan di tempat!
Ia mendorong adanya langkah konkret dari seluruh pemangku kepentingan, sebelum semuanya terlambat.
Baca Juga: MK Wajibkan Sekolah Gratis, DPR: Dana BOS Harus Naik, Sekolah Swasta Terancam Gagal Mandiri
“Kalau tidak ada afirmasi seperti itu, maka proses pembangunan akan stagnan. Kita ingin ada progres signifikan bagi sektor ekonomi lokal!” tutupnya.