REPORTASENTT.COM,- Presiden Prabowo Subianto mendorong pengajaran bahasa Prancis diperluas di Indonesia saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis dan bertemu Presiden Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat.
Dalam konferensi pers bersama usai pertemuan bilateral, Prabowo menyampaikan penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi perkembangan global sekaligus memperkuat hubungan internasional Indonesia.
“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Prancis berkembang pesat di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, sains dan teknologi, pertahanan, hingga investasi.
Kondisi tersebut dinilai perlu diikuti penguatan kerja sama pendidikan, termasuk pembelajaran bahasa.
Kunjungan kenegaraan itu juga menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara yang dalam beberapa tahun terakhir semakin intensif, terutama pada sektor pertahanan dan kerja sama strategis lainnya.
Baca Juga: Brimob dan Warga Alor Besar Sepakat Damai Usai Insiden Perkelahian, Polisi Tempuh Jalur Kekeluargaan
Wacana pengajaran bahasa Prancis di sekolah Indonesia langsung menarik perhatian publik dan parlemen.
Komisi X DPR RI berencana meminta penjelasan kepada Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan penerapan kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pemerintah sebelumnya juga sempat mewacanakan pengajaran bahasa Portugis di sekolah, namun hingga kini belum terlihat kesiapan penerapannya.
Baca Juga: Gubernur NTT Sentil BUMD Ketergantungan Modal Daerah: Harus Profesional dan Produktif
“Jangan sampai hanya menjadi wacana tanpa kesiapan kurikulum, tenaga pengajar, dan sarana pendukung di sekolah,” kata Lalu Hadrian.
Selama ini bahasa asing yang dominan diajarkan di sekolah Indonesia adalah bahasa Inggris.
Rencana perluasan bahasa Prancis diperkirakan memerlukan penyesuaian kurikulum, kesiapan tenaga pendidik, hingga dukungan fasilitas pembelajaran di berbagai daerah.