Namun, sejak 2020, Pemprov DKI Jakarta mulai menata ulang data penerima PBI APBD agar lebih tepat sasaran.
Penataan ini bertujuan memastikan hanya mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan yang masuk dalam segmen PBI.
Baca Juga: Mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad Terpilih sebagai 'Tokoh Kejahatan Korupsi' oleh OCCRP 2024
Program penataan ulang ini termasuk integrasi masyarakat miskin ke dalam segmen PBI JK yang dibiayai pemerintah pusat, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan.
Mereka yang memenuhi kriteria administratif seperti memiliki KTP Jakarta dan bersedia dirawat di kelas 3 dapat didaftarkan sebagai peserta PBI APBD.
Penataan ulang juga bertujuan menghindari kesalahan data penerima di masa mendatang.
Baca Juga: Belgia Larang Vape Sekali Pakai: Lindungi Generasi Muda dan Lingkungan!
Ani menyebut bahwa jika dihitung sejak Maret 2018, dengan tarif BPJS yang naik dari Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu pada Agustus 2024, pemerintah telah membayar sekitar Rp6 juta untuk iuran BPJS Harvey dan Sandra.
Pemprov Jakarta saat ini mendorong warga mampu untuk beralih ke program JKN mandiri agar alokasi dana lebih tepat sasaran.
Sebagai informasi, hingga 1 Desember 2024, total peserta JKN di Indonesia mencapai 277,8 juta, termasuk 57,7 juta peserta segmen PBPU Pemda.