REPORTASENTT.COM, NGADA- Pengurus PSSI Kabupaten Ngada menyampaikan keberatan resmi terkait kenaikan harga tiket pertandingan semifinal Turnamen Piala Gubernur Liga 4 PSSI/ETMC Tahun 2025 yang dipatok panitia sebesar Rp50.000 untuk kelas ekonomi.
Keberatan itu dituangkan dalam surat bernomor 50/PSSI NGADA/XII/2025 yang ditandatangani Wakil Ketua PSSI Ngada, Josef Filius David Djawa, dan ditujukan kepada Ketua Panitia Turnamen.
Surat bertanggal 2 Desember 2025 tersebut menilai kenaikan harga tiket hingga 150 persen dari harga sebelumnya Rp20.000 dinilai tidak wajar.
Baca Juga: TRC Belum Optimal, BPBD Flotim Minta Warga Tetap Waspada Banjir Rob
Dalam surat itu, PSSI Ngada menyatakan tiga poin utama keberatan:
1. Kenaikan dinilai terlalu tinggi. PSSI Ngada menilai nominal Rp50.000 tidak sebanding dengan harga sebelumnya dan berpotensi memberatkan penonton, terutama masyarakat pecinta sepak bola di Flores dan NTT.
2. Tidak ada peningkatan layanan. Mereka menilai kenaikan harga tidak diikuti perbaikan kualitas penyelenggaraan pertandingan.
PSSI Ngada menegaskan tujuan sepak bola adalah mempersatukan masyarakat sekaligus mendukung geliat ekonomi lokal, sehingga harga tiket seharusnya tetap terjangkau.
Baca Juga: Lubang Jalan Mangkrak Berbulan-bulan, Warga Larantuka Beri Tanda dengan Tanam Pohon
3. Ancaman tidak bermain bila harga tidak diturunkan. PSSI Ngada menegaskan PSN Ngada yang menjadi tim binaan mereka tidak akan tampil di semifinal apabila panitia tidak meninjau kembali harga tiket dan menurunkannya sesuai usulan.
“Sebagai bentuk solidaritas terhadap pendukung dan pecinta PSN Ngada, kami belum bisa melakoni pertandingan semifinal sampai harga tiket diturunkan,” tulis pengurus PSSI Ngada dalam surat tersebut.
Surat keberatan tersebut ditembuskan ke sejumlah pejabat, termasuk Gubernur NTT, pimpinan DPRD NTT, Ketua KONI NTT, Bupati Ngada, dan unsur Forkopimda.
Baca Juga: Polri Turun Total! Armada Udara, Laut Dikerahkan Percepat Bantuan ke Wilayah Terisolir
Hingga saat ini, panitia turnamen belum memberikan tanggapan resmi terkait protes tersebut.