REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Tamanuri, menyoroti serius temuan 375 siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum mampu membaca dan menulis.
Temuan ini disampaikan dalam kunjungan kerja BAM ke Buleleng pada Kamis (22/5), dan dinilai sebagai alarm keras bagi sistem pendidikan nasional.
"Ya, tadinya justru kita terperanjat menerima informasi itu. Nah, pikir kita, ya masa ada orang yang seperti itu di Buleleng? Rupanya setelah kita mendapat laporan dari Bupati, bahwa ini ada kelainan. Tapi yang penting adalah langkah-langkah ke depan, bagaimana mengatasi masalah anak-anak ini," kata Tamanuri dilansir Parlementaria.
"Ya, tadinya justru kita terperanjat menerima informasi itu. Nah, pikir kita, ya masa ada orang yang seperti itu di Buleleng? Rupanya setelah kita mendapat laporan dari Bupati, bahwa ini ada kelainan. Tapi yang penting adalah langkah-langkah ke depan, bagaimana mengatasi masalah anak-anak ini," kata Tamanuri dilansir Parlementaria.
Menurut Tamanuri, kondisi ini tak lepas dari kebijakan kenaikan kelas otomatis yang diberlakukan secara luas selama masa pandemi Covid-19.
Ia menilai, praktik tersebut mengabaikan evaluasi terhadap kompetensi siswa dan justru merugikan mereka secara jangka panjang.
“Guru-gurunya merasa takut, merasa diancam segala macam. Sehingga mereka naik-naikan saja, padahal tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, sampai di SMP ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
“Guru-gurunya merasa takut, merasa diancam segala macam. Sehingga mereka naik-naikan saja, padahal tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, sampai di SMP ada yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis,” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut.
Baca Juga: Kapolres Flores Timur Dampingi Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Korban Erupsi Lewotobi
Lebih jauh, Tamanuri mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dasar di tingkat nasional.
Ia meyakini, persoalan serupa bisa saja terjadi di daerah lain, namun belum teridentifikasi akibat minimnya pendataan.
“Nah, jadi mudah-mudahan dari Komisi X, dalam rangka Raker dengan Menteri, mereka sudah bisa sampaikan hal-hal seperti itu. Sebetulnya kejadian ini bukan hanya terjadi di Buleleng, tapi yang lain belum melaksanakan pendataan,” ucapnya.
“Nah, jadi mudah-mudahan dari Komisi X, dalam rangka Raker dengan Menteri, mereka sudah bisa sampaikan hal-hal seperti itu. Sebetulnya kejadian ini bukan hanya terjadi di Buleleng, tapi yang lain belum melaksanakan pendataan,” ucapnya.
Baca Juga: Kapolda NTT Diganti, Irjen Daniel Silitonga Naik Kelas Jadi Kasespim, Tugas dan Fungsinya Ternyata Mengejutkan
Sebagai langkah konkret, Tamanuri mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Komisi X DPR RI untuk merancang sistem skrining dini sejak pendidikan dasar.
Sebagai langkah konkret, Tamanuri mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Komisi X DPR RI untuk merancang sistem skrining dini sejak pendidikan dasar.
Tujuannya, agar anak-anak yang mengalami hambatan belajar dapat segera mendapatkan intervensi.
Data Asesmen Nasional 2023 yang dirilis Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekitar 38,5 persen siswa SD belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca.
Data Asesmen Nasional 2023 yang dirilis Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sekitar 38,5 persen siswa SD belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca.
Angka tersebut bahkan meningkat di jenjang SMP, yakni 41 persen siswa tercatat belum mencapai kompetensi di atas minimum.