Kolaborasi Pertamina–SPBU Swasta Gagal di Tengah Krisis BBM, VIVO dan BP-AKR Mundur dari Meja Kesepakatan

 

 

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Upaya pemerintah mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) melalui kolaborasi antara Pertamina dan jaringan SPBU swasta tampaknya menemui jalan buntu.

 

 

 

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI pada 1 Oktober 2025, terungkap dua pemain besar, VIVO dan BP-AKR, resmi mundur dari kesepakatan yang diinisiasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

 

Langkah mundur ini menandai retaknya strategi pemerintah yang semula digadang mampu menstabilkan pasokan BBM di tengah menipisnya stok nasional sejak pertengahan tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengumumkan bahwa SPBU swasta telah sepakat membeli BBM dari Pertamina untuk menutup defisit pasokan akibat keterbatasan impor.

 

 

 

 

Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain,  stok di sejumlah SPBU justru kian menipis.

 

 

“Kolaborasi dengan Pertamina diharapkan memperkuat distribusi nasional, mengingat kuota impor sudah 110 persen tahun ini. Tapi stok habis sebelum Desember,” kata Bahlil dalam rapat di Senayan.

 

 

 

 

 

Sementara itu, Presiden Direktur Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkap kondisi genting yang dihadapi jaringan SPBU asing di Tanah Air.

 

 

 

 

Menurutnya, sekitar 200 SPBU di wilayah Jawa telah mengalami kelangkaan bensin sejak Agustus 2025.

 

“Kami sejak Juni sudah mengajukan kuota impor tambahan, tapi respons resmi dari Wamen ESDM baru datang pada Juli 2025, itu pun dengan pembatasan impor,” ujar Ingrid di DPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shell Indonesia kemudian melakukan pertemuan dengan Menteri Bahlil pada 19 September 2025, yang menghasilkan komitmen awal bahwa Pertamina akan menyediakan base fuel untuk SPBU swasta.

 

 

 

 

Namun Ingrid menegaskan, hingga kini kerja sama tersebut masih dalam tahap pra-syarat (precondition) dan belum memasuki tahap negosiasi resmi.

 

 

Sumber internal di kalangan pengusaha SPBU menyebut, keputusan VIVO dan BP-AKR untuk menarik diri dipicu ketidaksepakatan soal harga dasar dan mekanisme distribusi, yang dinilai tidak memberikan kepastian bisnis.

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan laten antara kepentingan pemerintah dan pelaku usaha energi, terutama di tengah krisis pasokan yang sudah memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah daerah sejak September lalu.

 

Dengan kolaborasi yang belum menemukan bentuk, dan pemain swasta mulai menarik diri, publik kini menunggu langkah konkret Pertamina dan Kementerian ESDM dalam mengamankan pasokan BBM nasional menjelang akhir tahun.