Selain itu, seluruh dapur MBG diminta dievaluasi sehingga operasionalnya sesuai kebutuhan riil di setiap daerah.
"Kami akan terus mengawasi pelaksanaan program ini. Pengawasan DPR berjalan, sementara BGN juga bekerja melakukan efisiensi untuk menyelamatkan anggaran negara. Langkah perbaikan seperti ini harus terus dilanjutkan," kata Dasco.
Pengawasan tersebut dilakukan setelah DPR menerima informasi adanya dapur MBG yang jumlahnya melebihi kebutuhan.
Kondisi itu dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan, sehingga penataan dapur dan optimalisasi penggunaan anggaran menjadi fokus utama pengawasan DPR terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.