REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan pihaknya menerima sekaligus menampung aspirasi dan masukan publik terkait revisi Undang-Undang Pilkada.
Ia juga menegaskan hingga sampai saat ini, Kamis (22/8/2024), revisi UU Pilkada belum disahkan dalam rapat paripurna yang diskors sampai waktu yang tidak ditentukan.
Pernyataan ini disampaikan dirinya jelang bertemu para demonstran di Pintu Gerbang Utara, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga: Polres Flotim Gelar Simulasi Sispamkota OMP Turangga 2024 untuk Pengamanan Pilkada Serentak 2024
Ia juga menyampaikan seluruh kanal resmi komunikasi DPR RI beserta anggota dewan terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi publik.
"Soal rapat (paripurna yang diskors), hari ini tidak ada pengesahan (revisi) UU Pilkada yang baru. Kan, undang-undang itu bisa sah kalau sudah disahkan dalam paripurna. Jadi, sepanjang belum ada paripurna (maka) tidak sah (UU Pilkada). Oleh karena itu, kami tetap serap tampung (aspirasi) dan kami membuka saluran komunikasi," jelas Habiburokhman.
Politisi Fraksi Gerindra itu menyampaikan aksi demonstrasi bagian dari demokrasi.
Baca Juga: Polres Flotim Gelar Simulasi Sispamkota OMP Turangga 2024 untuk Pengamanan Pilkada Serentak 2024
DPR, sebagai bagian dari perwakilan rakyat, harus menemui dan mendengarkan aspirasi demonstran.
Sebab itu, DPR akan membuka audiensi publik terkait revisi UU Pilkada.
"Tradisi di DPR. Kalau ada demonstrasi, kami harus menerima dan menemui demonstran," tandasnya.
Baca Juga: Demokrat Flotim Hadiri Deklarasi ADD- IBU di Adonara, Ini Kata Yulius Paru!
Sebagai informasi, usai pembahasan revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR, pada Rabu (21/8/2024), rangkaian gelombang penolakan dari berbagai lapisan masyarakat muncul.
Menanggapi, DPR berusaha menemui demonstran untuk menerima dan menyerap aspirasi yang terjadi hari ini.