REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga global.
Kebijakan ini muncul saat harga pupuk dunia meningkat tajam akibat gangguan pasokan internasional yang memicu tekanan pada sektor pertanian di berbagai negara.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan langkah tersebut diambil setelah mempertimbangkan dinamika global yang berpotensi memicu krisis pupuk.
Baca Juga: Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Offtaker Hasil Panen, Harga Petani Lebih Terjamin
“Presiden sudah membaca arah situasi global sejak awal. Kami diminta mengantisipasi, bukan menunggu krisis terjadi,” kata Amran, Sabtu (3/5/2026).
Sejak Februari 2026, konflik di Timur Tengah berdampak pada penutupan Selat Hormuz yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia.
Pada saat bersamaan, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama sehingga harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam beberapa minggu.
Baca Juga: Pemerintah Indonesia Tuntaskan Evakuasi WNI dari Zona Tegang Timur Tengah
Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan produksi pangan, terutama bagi negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk.
Penurunan harga pupuk bersubsidi mencakup berbagai jenis yang digunakan petani, termasuk urea, NPK, dan ZA, untuk menjaga daya tanam pada musim 2026.
Pemerintah juga melakukan pembenahan struktural melalui efisiensi biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk agar penyaluran lebih merata dan tepat sasaran.
Baca Juga: Pria Ditemukan Tewas Telungkup di Kebun Sikka, Masih Pikul Karung Kelapa, Ini Dugaan Polisi
Di sektor distribusi, sebanyak 145 regulasi pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden. Penyaluran kini berlangsung lebih singkat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani.
Akses pupuk diperluas melalui integrasi berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga tingkat desa, dengan target seluruh kecamatan sentra pangan terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Dari sisi pasokan, diversifikasi sumber impor dilakukan sejak 2025 untuk mengurangi ketergantungan pada jalur tertentu, sehingga dampak gangguan global dapat ditekan.
Artikel Terkait
Kronologi KA Argo Bromo Tabrak Mobil Rombongan Haji di Grobogan, Empat Orang Tewas
ICCN Jakarta dan UNESA Jajaki Kolaborasi Penguatan SDM Industri Kreatif Nasional
Pria Ditemukan Tewas Telungkup di Kebun Sikka, Masih Pikul Karung Kelapa, Ini Dugaan Polisi
Pemerintah Indonesia Tuntaskan Evakuasi WNI dari Zona Tegang Timur Tengah
Koperasi Merah Putih Disiapkan Jadi Offtaker Hasil Panen, Harga Petani Lebih Terjamin