Menurutnya, tindakan Bawaslu tidak boleh sebatas penghentian kegiatan, melainkan harus memberikan sanksi sesuai dengan regulasi.
“Ini bukan sekadar soal aturan, tapi tentang pendidikan politik bagi masyarakat. Pelanggaran seperti ini memberikan contoh buruk dan bisa berdampak negatif pada Kabupaten Flores Timur lima tahun ke depan,” tuturnya.
Baca Juga: Komitmen Independen Bawaslu Flotim dalam Apel Siaga: Ini Pernyataan Tegas Erni Katana
Sebagai langkah lanjut, Popy memastikan bahwa timnya telah mengumpulkan bukti berupa barang dan keterangan saksi untuk memperkuat laporan ke Bawaslu, Senin (25/11) besok.
Ia berharap agar Bawaslu bertindak adil dan memberikan sanksi yang sesuai dengan amanah undang- undang.
"Perjuangan kami adalah untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi," tutupnya.
Baca Juga: Dituding Lakukan Survei untuk Mendukung Salah Satu Paslon, Rektor IKTL Angkat Bicara
Ia meminta agar seluruh pihak, termasuk Bawaslu, tegas dalam menjaga netralitas dan integritas kampanye sesuai dengan aturan.
Berproses Sesuai Aturan
Sementara itu, Kristo Kabelen, kuasa hukum dari paket Bereun 24, menyatakan bahwa dugaan pelanggaran yang diungkap oleh Partai Gelora harus ditangani sesuai prosedur hukum.
"Soal temuan Partai Geloara, semuanya ada aturannya. Kami percaya bahwa semua proses telah dilakukan sesuai regulasi yang berlaku," ujar Kristo kepada wartawan, Minggu (24/11/2024).
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan kampanye dan pembagian sembako yang dilakukan oleh pihaknya telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU.