Menkeu Purbaya Singgung Dana Rp425 Triliun Mengendap di BI, Pernah Terjadi di Era Jokowi

 

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-   Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan adanya dana pemerintah senilai Rp425 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

 

 

Menurutnya, kondisi ini turut memperburuk peluang kerja bagi masyarakat.

 

“Ratusan triliun rupiah ini hasil pungutan pajak dan penerimaan negara lain, tapi hanya mengendap dan tidak bisa dipakai perbankan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.

 

 

 Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Tergeser dari Kursi Menkeu, Mahfud MD Beberkan Alasannya

 

 

Purbaya menilai, dana yang terlalu lama tertahan membuat sistem keuangan menjadi “kering”.

 

 

 

Imbasnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan kesempatan kerja semakin terbatas.

 

 

“Dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” katanya.

 

 

 

 

 Baca Juga: Mengapa Tour de Entete 2025 Jadi Event yang Paling Ketat Diamankan di NTT?  

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berencana menarik Rp200 triliun dari dana yang mengendap di BI.

 

 

 

 

Purbaya menyebut langkah itu sudah mendapat restu Presiden Prabowo Subianto.

 

 

 

 

Dana tersebut akan ditempatkan di bank swasta agar dapat berputar, mendorong pertumbuhan kredit, membuka lapangan kerja, serta memacu perekonomian.

 

 

 

 Baca Juga: Misteri Hilangnya Barang Rp500 Juta di Yacht Wisatawan Australia di Labuan Bajo Terungkap

 

 

“Bank enggak akan mendiamkan uang itu, mereka pasti mencari return lebih tinggi. Dari situlah kredit bisa tumbuh,” ucapnya.

 

 

Purbaya menekankan, kebijakan ini bukan sekadar memindahkan dana, melainkan mendorong mekanisme pasar agar lebih aktif.

 

 

 

 

Ia juga mengaku telah meminta BI tidak menarik kembali dana yang sudah dialihkan ke perbankan.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: 175 Polisi Kawal Aksi Buruh di Kupang, Kapolresta: Layani dengan Humanis

 

 

 

 

“Saya memaksa perbankan berpikir lebih keras supaya bisa bekerja dan mencari return,” tambahnya.

 

 

Lebih jauh, Purbaya mengingatkan bahwa persoalan serupa pernah terjadi di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

 

 

 

Kala itu, pertumbuhan uang beredar hanya sekitar 7 persen, bahkan sempat tidak tumbuh sama sekali selama dua tahun.

 

 

 

 Baca Juga: Kapolres Rote Ndao Naik Mobil Komando, Massa Tetap Tuntut Erasmus Dibebaskan

 

 

 

Sebagai deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi ketika itu, Purbaya mengaku kaget saat diminta Jokowi membantu mengurai masalah tersebut.

 

 

 

 

 

“Saya bilang, Bapak bangun apa pun enggak akan maksimal, karena mesin ekonomi kita pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sementara 90 persen perekonomian melambat,” kenangnya.

 

 

Ia menilai stagnasi pertumbuhan uang beredar saat itu turut memicu gejolak sosial, termasuk demonstrasi besar yang muncul belakangan.

 

 

 Baca Juga: Suara Jalanan Direduksi Statistik, Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang Kontroversi

 

 

 

“Real sector susah, semua susah, keluar tagline #IndonesiaGelap. Kita salah arah karena 90 persen perekonomian digerakkan permintaan domestik,” ujar Purbaya.