REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali menghangat.
Namun, di tengah sorotan publik, Istana justru mengungkap alasan mengejutkan mengapa Presiden Prabowo belum juga mengganti jajaran pejabatnya!
Lewat pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, terkuak bahwa belum ada pembahasan serius terkait reshuffle.
Lewat pernyataan resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, terkuak bahwa belum ada pembahasan serius terkait reshuffle.
Baca Juga: Viral! Video Jemaah Calon Haji Indonesia Disebut Terlantar di Depan Hotel Makkah, Ini Penjelasan Mengejutkan dari Kemenag
"Secara rutin beliau (Presiden Prabowo) melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di kabinet," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).
"Secara rutin beliau (Presiden Prabowo) melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di kabinet," ungkap Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).
Namun, ada yang menarik! Meski evaluasi terus dilakukan, Prabowo justru memilih untuk tidak buru-buru melakukan reshuffle, meski ada beberapa catatan terhadap para menterinya.
Menurut Prasetyo, Presiden lebih menekankan pentingnya fokus kerja dan pelayanan kepada masyarakat, dibanding langsung mengambil tindakan reshuffle.
"Kami semua diimbau oleh Bapak Presiden untuk fokus bekerja, memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Tak hanya itu, Prabowo juga mewanti-wanti jajarannya agar berhati-hati saat bicara di publik, demi mencegah munculnya kegaduhan yang bisa berdampak luas.
"Dimohon menghindari menyampaikan sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan atau perasaan tidak enak kepada pihak lain, institusi lain, dan terutama masyarakat," tegasnya.
Baca Juga: DPR RI Kawal Kasus Eks Kapolres Ngada, Desak Penegakan Hukum dan Keadilan untuk Korban
Prasetyo membeberkan, tidak semua tindakan atau pernyataan yang dianggap ‘keliru’ otomatis jadi alasan untuk reshuffle.
Prasetyo membeberkan, tidak semua tindakan atau pernyataan yang dianggap ‘keliru’ otomatis jadi alasan untuk reshuffle.
Ia menekankan bahwa kinerja tetap jadi tolok ukur utama.
“Apa yang dianggap melanggar, kalau itu hanya pernyataan publik yang kurang pas, belum tentu mencerminkan kinerja yang buruk,” jelas Prasetyo.
“Apa yang dianggap melanggar, kalau itu hanya pernyataan publik yang kurang pas, belum tentu mencerminkan kinerja yang buruk,” jelas Prasetyo.
Dengan kata lain, Prabowo tidak sembarangan mengganti pejabat hanya karena tekanan publik atau kegaduhan sesaat.
“Artinya, nggak langsung melanggar kemudian dilakukan reshuffle. Kan nggak begitu,” tandasnya.