REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Anggota komisi I DPR RI Rizki Natakusumah mendorong Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menjadikan masyarakat melek secara digital.
Menurutnya, upaya ini merupakan bentuk keseriusan untuk menjadikan Indonesia maju ke depan.
“Pasti yang harus dibangun adalah akses terhadap digitalisasi itu tersebut. Nah ini yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Kementerian Kominfo,” ujarnya dilansir Parlementaria usai Rapat dengan Kemenkominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
“Pasti yang harus dibangun adalah akses terhadap digitalisasi itu tersebut. Nah ini yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Kementerian Kominfo,” ujarnya dilansir Parlementaria usai Rapat dengan Kemenkominfo di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga: Diduga Konflik Kepentingan, Pansus Pertanyakan Posisi Gus Alex Dalam Mendesain Haji 2024
Di samping itu, ia menilai pemerintah perlu mendorong digitalisasi UMKM, di samping diseminasi informasi. Menurutnya, hal itu akan semakin mendorong masyarakat untuk aktif secara digital.
Di samping itu, ia menilai pemerintah perlu mendorong digitalisasi UMKM, di samping diseminasi informasi. Menurutnya, hal itu akan semakin mendorong masyarakat untuk aktif secara digital.
“Juga bagaimana generasi muda ke depan bisa lebih aktif dalam partisipasinya di dunia digital,” tambahnya.
Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa terbatasnya anggaran Kementerian Kominfo bisa jadi berdampak pada program program yang akan direalisasikan.
Meski demikian, dirinya tidak menampik bahwa terbatasnya anggaran Kementerian Kominfo bisa jadi berdampak pada program program yang akan direalisasikan.
Maka dari itu, ia mengungkapkan Komisi I ingin memastikan bagaimana dengan adanya menurunnya anggaran Kementerian Kominfo ini ke depan namun tidak mengurangi fokus kinerja.
“Tidak berdampak kepada pertama, perluasan jaringan telekomunikasi yang didapatkan oleh masyarakat di pelosok negara, di daerah 3T, di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Maka dari itu, dirinya meminta Kementerian Kominfo untuk serius dan akuntabel dalam mengelola anggarannya.
“Tidak berdampak kepada pertama, perluasan jaringan telekomunikasi yang didapatkan oleh masyarakat di pelosok negara, di daerah 3T, di wilayah pedesaan,” jelasnya.
Maka dari itu, dirinya meminta Kementerian Kominfo untuk serius dan akuntabel dalam mengelola anggarannya.
“Terutama terkait dengan pembangunan satelit ataupun pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah pedesaan dan di wilayah 3T di seluruh Indonesia,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dalam aturannya, jika menelisik pembangunan sinyal atau pembangunan jaringan di wilayah pedesaan, seperti BTS, bukan hanya tugasnya dari pemerintah, melainkan juga pihak swasta.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dalam aturannya, jika menelisik pembangunan sinyal atau pembangunan jaringan di wilayah pedesaan, seperti BTS, bukan hanya tugasnya dari pemerintah, melainkan juga pihak swasta.
“Kalau yang di daerah 3T, mungkin di situ pemerintah diminta untuk fokus,” imbuhnya.
Baca Juga: Dua Remaja di Mataram Ditangkap Polisi, Ketahuan Budidaya Tanaman Ini di Atap Rumah
Ia pun menceritakan bahwa banyak aduan dari masyarakat yang lokasinya berjarak sekitar satu hingga dua jam dari kota, mengeluhkan belum tersambungkan dengan jaringan telekomunikasi yang baik.
Baca Juga: Dua Remaja di Mataram Ditangkap Polisi, Ketahuan Budidaya Tanaman Ini di Atap Rumah
Ia pun menceritakan bahwa banyak aduan dari masyarakat yang lokasinya berjarak sekitar satu hingga dua jam dari kota, mengeluhkan belum tersambungkan dengan jaringan telekomunikasi yang baik.
Menurutnya, itu merupakan ranah swasta.
Maka dari itu pemerintah perlu berkoordinasi dengan pihak swasta mengenai itu.
Baca Juga: Presiden Lantik Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner LPSK
“Terkait dengan koordinasi dengan swasta juga harus bisa ditingkatkan. Swasta yang serius dalam membangun sinyal, khususnya membantu masyarakat di wilayah pedesaan, di daerah 3T, tentu harus bisa dikasih support ataupun dikasih insentif,” terang Rizki.
“Terkait dengan koordinasi dengan swasta juga harus bisa ditingkatkan. Swasta yang serius dalam membangun sinyal, khususnya membantu masyarakat di wilayah pedesaan, di daerah 3T, tentu harus bisa dikasih support ataupun dikasih insentif,” terang Rizki.
"Tapi saya ingin lihat juga pemerintah lebih keras lagi dalam memperlakukan perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dilihat kurang serius untuk bersembangsih kembali kepada negara dengan membangun sinyal di daerah pedesaan," tambahnya.