Mengkhawatirkan, Jumlah Petani Salah Satu Provinsi di Indonesia Ini Tiap Tahun Makin Berkurang!

 

 

REPORTASENTT.COM- Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah petani salah satu Provinsi di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir semakin mengkhawatirkan.

 

Merilis dari hasil sensus pertanian (ST 2023)  menunjukkan adanya penurunan jumlah petani.

 

Dari 1.173.954 unit usaha pertanian (UTP) tahun 2013, kini menjadi 1.121.665 pada tahun 2023, ada penurunan sebesar 4,45 persen atau sekitar 52.289 selama sepuluh tahun terakhir.

 

 Baca Juga: Nekat Menerobos Traffic Light, Seorang Pengendara di Labuan Bajo Dilarikan ke Rumah Sakit

 

Selain itu, menurut Deputi Bidang PKKP Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto, luas tanam dan produksi padi memang menurun tajam.

 

Luas tanam Oktober 2023 s.d. Februari 2024 hanya 5,4 juta ton atau menurun 1,9 juta hektar di banding periode yang sama 2015-2019 yang mencapai 7,4 juta hektar.

 

Produksi beras sejak tahun 2019 - 2023 hanya berkisar 30 sampai 31 juta ton jauh lebih rendah dibanding tahun 2018 sebesar 34 juta ton.

 

 

Kebutuhan nasional pertahun rata-rata 31,2 juta ton, artinya terjadi kekurangan pasokan dari dalam negeri. 

 

 "Pemerintah harus meyakinkan, membuat program yang bisa memastikan bahwa proses peralihan fungsi profesi petani ini tidak hilang, kenapa? karena ini terkait dengan keseluruhan petani kita," kata Anggota Komisi IV DPR Slamet.

 

Menurut Politisi F-PKS ini, solusi dari permasalahan ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bagaimana agar  pemerintah dapat meyakinkan kalau petani berproduksi dapat untung dan ada kesehatan yang terjamin.

 

 

Sehingga kata dia, mereka akan tetap akan menjadi profesi petani.

 

 

"BPS Sulawesi Selatan merilis hasil sensus pertanian (ST 2023) di Sulsel yang menunjukkan adanya penurunan jumlah petani di daerah tersebut. Kami menemukan di Makassar ini, proses peralihan fungsi lahan dan alih fungsi profesi petani ini tinggi dan bukan tidak mungkin ini pasti terjadi di seluruh Indonesia," ujar Slamet saat mengikuti

 

Ia juga mempertanyakan  bagaimana Badan Pangan bersikap ketika masa panen puncak.

 

 

"Apa yang akan dilakukan oleh Badan Pangan terkait dengan kesejahteraan petani, kita bukan sekadar menyerap (hasil produksi dari petani) tapi bagaimana nanti penyerapan itu dikaitkan dengan kesejahteraan petani. Saya ingin mendapatkan jawaban Badan Pangan saat nanti kita rapat kerja di Jakarta,” pungkas Slamet.