REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Pendakwah Miftah Maulana atau Gus Miftah mengajak publik melihat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara proporsional di tengah sorotan terhadap pelaksanaannya.
Ia menyampaikan pandangannya saat menghadiri Safari Ramadan di Lapangan Mandala Giri, Cirebon, Sabtu (28/2/2026), yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Menurut dia, MBG merupakan program yang baik, namun pelaksanaan di lapangan masih perlu pembenahan. “MBG itu program, bukan proyek. Menurut orang Cirebon, MBG itu baik atau tidak? Baik. Tapi cara pengelolaannya kurang baik,” kata Gus Miftah.
Baca Juga: Kuasa Hukum Laporkan Dugaan Pemalsuan KK dan Tunjangan Istri-Anak oleh ASN di Flores Timur
Ia menilai, persoalan yang muncul bukan terletak pada kebijakan presiden, melainkan pada teknis pengelolaan di tingkat pelaksana.
“Kalau caranya yang salah, yang salah bukan presidennya, tapi yang mengelola dapurnya,” lanjut dia.
Dalam beberapa waktu terakhir, MBG menjadi perhatian publik setelah muncul laporan mengenai menu makanan yang dinilai kurang layak hingga persoalan harga per porsi yang dianggap tidak sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Survey Jalur Trans Flores, Satlantas Polres Flores Timur Pastikan Arus Lalin Aman Pascacuaca Ekstrem
Gus Miftah mengibaratkan kondisi tersebut seperti rumah yang mengalami kerusakan pada bagian pintu. Perbaikannya, kata dia, cukup dilakukan pada bagian yang rusak tanpa merobohkan seluruh bangunan.
“Kalau rumah pintunya rusak, yang diperbaiki pintunya, bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau ada yang salah dari pelaksanaan program, yang dibenahi kesalahannya,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berjalan sejak 6 Januari 2025.
Baca Juga: Gelombang Dukungan Keluarga Menguat untuk Bidan Aty di Tengah Konflik dengan RS Bukit Lewoleba
Hingga 27 Februari 2026, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mencatat program ini telah menjangkau 61,2 juta penerima manfaat di 38 provinsi melalui 24.368 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa MBG turut membuka sekitar 1 juta lapangan kerja, dengan rata-rata satu SPPG menyerap 50 tenaga kerja.
Program ini didukung 28 kementerian dan lembaga sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.