REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Program kuliah sambil magang yang digagas sejak era Menteri Nadiem Makarim kini jadi sorotan tajam.
Anggota Komisi X DPR RI, I Nyoman Parta, mengecam praktik sejumlah perguruan tinggi yang diduga menyalahgunakan skema magang hingga menyerupai pengiriman tenaga kerja migran secara terselubung.
Kritik tajam ini mencuat setelah mencuatnya kasus dugaan penipuan oleh PT Ramzy Cahaya Karya terhadap mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali.
Baca Juga: MK Wajibkan Sekolah Gratis, DPR: Dana BOS Harus Naik, Sekolah Swasta Terancam Gagal Mandiri
Mahasiswa yang dijanjikan bisa “kuliah sambil magang ke luar negeri” justru mengaku berakhir sebagai pekerja pabrik, pemetik buah, bahkan asisten rumah tangga.
“Ini bukan magang, ini eksploitasi!” kata Nyoman Parta dalam kunjungan reses ke Denpasar, Rabu (28/5/2025).
Menurutnya, praktik serupa tidak hanya terjadi di Bali, tapi juga menjamur di Sumatera, Sulawesi, bahkan Jakarta.
Baca Juga: Di Larantuka! Polisi Sisir Pelabuhan hingga Taman Kota, Buruh dan Sopir Dapat 'Peringatan Khusus'
Banyak mahasiswa yang membayar jutaan rupiah, mulai dari Rp5 juta hingga Rp17 juta, namun tak pernah benar-benar menjalani kuliah.
“Jangankan kuliah, mahasiswa baru saja belum pernah. Tapi mereka sudah disuruh kerja di luar negeri. Ini serius, ini harus dihentikan,” ujar Parta, geram.
Politisi dari Fraksi PDIP ini menyoroti bahwa praktik ini telah menyimpang dari esensi pendidikan tinggi.
Ia mengaku telah menerima aduan dari setidaknya tujuh mahasiswa yang mewakili kelompok korban lain.
Mereka merasa dijebak dalam program yang “dibungkus edukatif, tapi realitanya seperti dijual sebagai buruh.”
Artikel Terkait
Ramai Video Bersulang Prabowo- Macron, Istana Bongkar Fakta Sebenarnya: Bukan Wine, Tapi Ini!
Preman Nangis! Operasi Besar Polri Bikin Warga Puas, Irwasum: Kami Tak Akan Berhenti!
Misteri Kerangka di Jurang Ende Terungkap: Diduga Pemuda Asal Kalimantan yang Hilang Sejak April
Di Larantuka! Polisi Sisir Pelabuhan hingga Taman Kota, Buruh dan Sopir Dapat 'Peringatan Khusus'
MK Wajibkan Sekolah Gratis, DPR: Dana BOS Harus Naik, Sekolah Swasta Terancam Gagal Mandiri