Ironi di Hari Pahlawan: Guru Swasta di Flores Timur Masih Berjuang untuk Pengakuan Negara

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Di tengah peringatan Hari Pahlawan, perwakilan guru dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta.

 

 

 

 

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Flores Timur, Maksimus Masan Kian, mendesak pemerintah membuka akses yang setara bagi guru honorer sekolah swasta dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

 

“Guru honorer di sekolah swasta juga mengajar anak bangsa. Karena itu, jangan ada diskriminasi,” kata Maksimus di hadapan pejabat Ditjen Dikdasmen, Jumat, 8 November 2025.

 

 

 

 

 Baca Juga: Dari Tangki ke Jerigen: Jejak Perdagangan Ilegal Solar Subsidi yang Seret WW di Manggarai

 

 

 

Ia menilai negara belum memberi perhatian yang layak terhadap tenaga pendidik di sekolah swasta, meski sebagian telah mengabdi puluhan tahun dengan gaji di bawah upah minimum.


Dalam pertemuan tersebut, PGRI Flores Timur memaparkan beberapa persoalan mendasar di lapangan.

 

 

Pertama, ketimpangan kesempatan bagi guru swasta untuk mengikuti seleksi PPPK.

 

 

 

 

 Baca Juga: Kasus Remaja Hamil di Manggarai Barat, Polisi Telusuri Dugaan Pelaku dari Keluarga Dekat

 

 

Kedua, syarat tunjangan profesi guru (TPG) yang dinilai tidak realistis karena bergantung pada jumlah jam mengajar.

Maksimus menjelaskan, banyak guru tersertifikasi tidak dapat memenuhi jumlah jam yang diwajibkan sesuai Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025.

 

 

“Guru berebut jam pelajaran. Kepala sekolah kesulitan membagi jam karena jumlah siswa sedikit, terutama di sekolah kecil,” ujarnya.

 

 

 

 Baca Juga: Terbongkar di Malam Hari, Perekrut Ilegal di Talibura Ditangkap Saat Siapkan Pengiriman Pekerja ke Kalimantan

 

 

Selain itu, terdapat keluhan mengenai keterlambatan pembayaran TPG, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum merata, serta selisih pembayaran tunjangan yang ditemukan di daerah.

 

 

Ia juga menyoroti lambatnya kenaikan pangkat dari golongan IIIb ke IIIc akibat terbatasnya kuota meski guru telah lulus uji kompetensi.


Masalah infrastruktur turut mengemuka. Menurut Maksimus, sejumlah sekolah di pelosok Flores Timur masih belum memiliki jaringan internet, namun tetap diwajibkan mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Warga Nunleu Resah, Polisi Amankan Pria Mabuk yang Ancam dengan Sajam

 

 

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan kebijakan digitalisasi pendidikan yang digencarkan pemerintah pusat.

“Pemerintah mendorong digitalisasi, tapi di banyak sekolah internet tidak tersedia. Guru dan siswa tetap harus ikut ANBK, padahal perangkat dan jaringan belum memadai,” kata dia.


Untuk mengatasi kesulitan teknis dan administratif, PGRI Flores Timur mengusulkan agar pembayaran TPG dilakukan setiap bulan dan melekat pada gaji, bukan berdasarkan jumlah jam mengajar.

 

 

 Baca Juga: Semarak HUT ke-14 Partai NasDem, Feris Koten Ajak Warga Flores Timur Melek Politik

 

 

 

Menurut mereka, guru yang sudah lulus sertifikasi seharusnya otomatis menerima tunjangan profesi tanpa tambahan syarat administratif yang memberatkan.