REPORTASENTT.COM, BALI - Jelang lebaran, anggota komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan meminta kepada Pertamina untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat atau people service.
Mencermati program-program pertamina dalam menghadapi ramadan dan idul fitri Zulfikar Hamonangan menilai Pertamina berfokus pada pelayanan produk.
Pertamina kata Zulfikar, merupakan salah satu BUMN yang besar namun belum memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dalam menghadapi momentum lebaran tahun ini.
Baca Juga: Gema Ramadan 1445 Hijriah di Kota Pancasila Ende- NTT
"Jika pertamina ingin menjadi perusahaan yang besa maka harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," demikian disampaikan Zulfikar saat rapat kunjungan kerja komisi VII DPR dengan Pertamina Patra niaga, Bali, Kamis (7/3/2023).
Zulfikar juga menegaskan pertamina tidak boleh kalah dengan perusahaan swasta yang memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat.
"Pertamina juga dapat bersinergi dengan institusi atau stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat," katanya, seperti dilansir media ini melalui situs resmi DPR RI.
Baca Juga: Masjid Terbesar di Sarajevo Ternyata Bernama Masjid Indonesia
Politisi Fraksi Partai Demokrat juga menjelaskan Pertamina merupakan perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Di setiap tahun selama bulan Ramadan dan idul Fitri tidak ada bengkel gratis pertamina dipingir jalan, yang ada malah razia ketupat.
"Saya pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua, gak ada satupun bengkel gratis pertamina dipingir jalan, pertamina bisa berpartner dengan kepolisian, pasang tenda pertamina disebelahnya, lebaran bukan lagi promosi, kita berpikir servis pelayanannya, saya mengatakan seperti ini karena ini yang saya rasakan dengan pertamina," jelas Zulfikar.
Dirinya berharap pertamina dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Baca Juga: Jawabi Isu Dugaan Penggelembungan Suara, Muzani: Semua Partai Peserta Pemilu Saling Tuduh
Hal ini kata dia dapat menjadi evaluasi untuk diaplikasikan di tahun depan dalam menyambut mudik lebaran.
"Jika memang program tersebut tidak dapat dilaksanakan tahun ini," pungkas Zulfikar.
Artikel Terkait
Anggota Komisi VII DPR RI Soroti Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi Tumpang Tindih
Gerindra Hormati Putusan MK Hapus Ambang Batas 4 Persen DPR, Tapi dengan Catatan
Aria Bima Usul DPR Bentuk Tim Khusus Bahas Kelangkaan dan Kenaikan Harga Beras
Pemberian Kewarganegaraan RI bagi Tiga WNA Digelar dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI
SiMerpati Permudah Pantau Perjalanan Dinas Anggota DPR RI dan Tenaga Ahli
Wacana Revisi UU MD3 untuk Ketua DPR hingga Angket, Ini Sikap Partai Gerindra