REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemangkasan subsidi maupun pengurangan impor gas untuk LPG 3 kg.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah beredarnya narasi di media sosial mengenai kelangkaan LPG 3 kg dan munculnya produk LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright Gas) yang diklaim menggantikan LPG 3 kg subsidi (gas melon).
“LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita tetap sama, baik bulan lalu, bulan ini, maupun 3–4 bulan lalu. Tidak ada pengurangan, dan subsidi juga tetap sama,” tegas Bahlil dalam keterangan resmi yang lansir melalui Infopublik.id, pada Senin (3/2/2025).
“LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita tetap sama, baik bulan lalu, bulan ini, maupun 3–4 bulan lalu. Tidak ada pengurangan, dan subsidi juga tetap sama,” tegas Bahlil dalam keterangan resmi yang lansir melalui Infopublik.id, pada Senin (3/2/2025).
Baca Juga: Pegawai PPPK Tahap 1 Siap Terima SK Pengangkatan, Ini Tanggal Resminya!
Bahlil menjelaskan, kelangkaan yang dirasakan di beberapa daerah bukan disebabkan oleh masalah pasokan, melainkan perubahan pola distribusi.
Bahlil menjelaskan, kelangkaan yang dirasakan di beberapa daerah bukan disebabkan oleh masalah pasokan, melainkan perubahan pola distribusi.
Menurutnya, saat ini terjadi transisi dari pembelian LPG di pengecer ke pangkalan.
"Biasanya, jarak beli LPG di pengecer hanya 100 meter, sekarang mungkin menjadi 500 meter atau 1 kilometer. Lokasi pangkalan juga terkadang belum diketahui masyarakat," jelasnya.
Baca Juga: KRI I Gusti Ngurah Rai- 332 Jadi Sorotan di Latma ORRUDA 2024
Pemerintah, lanjut Bahlil, telah memberikan arahan agar pengecer yang memenuhi syarat dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan, dengan tujuan agar harga LPG 3 kg dapat lebih terkontrol.
Bahlil juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta agar masalah distribusi LPG 3 kg ini segera diperhatikan.
Pemerintah, lanjut Bahlil, telah memberikan arahan agar pengecer yang memenuhi syarat dapat segera ditingkatkan statusnya menjadi pangkalan, dengan tujuan agar harga LPG 3 kg dapat lebih terkontrol.
Bahlil juga menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meminta agar masalah distribusi LPG 3 kg ini segera diperhatikan.
“Ini hanya transisi saja. Saya mendapat arahan dari Pak Wapres untuk memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar,” tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Trump Buka Penyelidikan Baru Terkait Tuduhan Antisemitisme di Lima Universitas AS
Pernyataan ini juga didukung oleh PT Pertamina Patra Niaga yang turut membantah kabar yang menyebutkan LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright Gas) menggantikan LPG 3 kg subsidi.
Pernyataan ini juga didukung oleh PT Pertamina Patra Niaga yang turut membantah kabar yang menyebutkan LPG 3 kg pink nonsubsidi (Bright Gas) menggantikan LPG 3 kg subsidi.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan bahwa foto yang beredar kemungkinan besar berasal dari tahun 2018, saat Pertamina melakukan uji pasar varian Bright Gas 3 kg.
“Bright Gas 3 kg bukan pengganti LPG 3 kg subsidi. Itu adalah produk nonsubsidi yang diuji pasar beberapa tahun lalu. Kami akan terus memantau distribusi LPG 3 kg agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok ini," ujarnya.
“Bright Gas 3 kg bukan pengganti LPG 3 kg subsidi. Itu adalah produk nonsubsidi yang diuji pasar beberapa tahun lalu. Kami akan terus memantau distribusi LPG 3 kg agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok ini," ujarnya.
Artikel Terkait
Kapolresta Kupang Tegas! Perintahkan Anggota Respons Cepat Laporan Warga dan Fokus Sukseskan 1 Juta Hektar Jagung
Oknum Pelajar di Ende Terlibat Video Viral Kenakalan Remaja, Polisi Beri Pembinaan
Pemerintah Larang Penjualan Elpiji 3 Kg di Pengecer Mulai 1 Februari 2025
KRI I Gusti Ngurah Rai- 332 Jadi Sorotan di Latma ORRUDA 2024
Pegawai PPPK Tahap 1 Siap Terima SK Pengangkatan, Ini Tanggal Resminya!