REPORTASENTT.COM- Sebuah kasus mengejutkan mengguncang dunia akademik. Universitas Gadjah Mada (UGM), salah satu kampus ternama di Indonesia, tengah menghadapi skandal serius: dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu guru besarnya, Edy Meiyanto, dari Fakultas Farmasi.
Yang mencengangkan, kasus ini ternyata sudah berlangsung sejak 2023, namun baru terungkap dan dilaporkan secara resmi pada 2024.
Lebih dari itu, jumlah korban dan konteks kejadiannya membuat publik tak bisa tinggal diam.
Baca Juga: PDIP Undang Presiden Prabowo ke Kongres: Panggung Rekonsiliasi atau Drama Politik Musiman?
“Sebagian besar terjadi di luar kampus, dalam konteks akademik. Bimbingan, diskusi lomba, pertemuan nonformal,” ujar Sekretaris UGM, Andi Sandi, Jumat (4/4).
Aktivitas yang seharusnya mendukung perkembangan mahasiswa, justru menjadi ruang rawan yang disalahgunakan.
Sejauh ini, 13 orang telah diperiksa, terdiri dari saksi dan korban. Namun pihak UGM tidak menampik kemungkinan adanya korban lain maupun kejadian yang lebih lama.
Baca Juga: Heboh! Buruh Pelabuhan Lewoleba Paksa Penumpang Serahkan Barang Bawaan
“Informasi di luar menunjukkan bisa saja sudah terjadi sebelum itu,” tambah Andi.
Menanggapi laporan yang akhirnya masuk, UGM langsung bertindak.
Sejak pertengahan 2024, Edy Meiyanto telah dicopot dari seluruh aktivitas tridharma, serta diberhentikan dari jabatan di laboratorium dan pusat riset.
Baca Juga: Tak Hanya Melayat, Presiden Prabowo Ungkap Hubungan Keluarga dengan Mgr. Petrus Turang!
Namun publik masih bertanya-tanya: mengapa butuh waktu lama untuk terungkap? Dan apakah sanksi yang dijatuhkan cukup?
Artikel Terkait
Duka Mendalam: Kepergian Mgr. Petrus Turang, Sosok Pemimpin Rohani yang Dicintai
Tak Hanya Melayat, Presiden Prabowo Ungkap Hubungan Keluarga dengan Mgr. Petrus Turang!
Misteri Pantai yang Hilang di Labuan Bajo: Warga Dilarang Masuk, Siapa yang Berkuasa?
Heboh! Buruh Pelabuhan Lewoleba Paksa Penumpang Serahkan Barang Bawaan
PDIP Undang Presiden Prabowo ke Kongres: Panggung Rekonsiliasi atau Drama Politik Musiman?