REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan klarifikasi mengenai penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto dalam pendanaan tahap uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dasco, keputusan ini tepat karena program MBG bertujuan menghindari pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Karena kita ingin begitu APBN turun, program berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada pemborosan APBN. Maka, di beberapa titik itu menggunakan dana pribadi. Namanya uji coba kan belum program resmi, sehingga menurut saya tidak ada masalah kalau dibiayai seperti itu," ujar Dasco saat ditemui wartawan pada Selasa (14/1/2025).
Baca Juga: Status Eks- Narapidana Calon Bupati Manggarai Barat Dipersoalkan, Paslon Nomor 1 Gugat ke MK
Dasco menambahkan bahwa selain dana pribadi Prabowo, pendanaan uji coba program MBG juga berasal dari kontribusi para pendukung dan simpatisan yang mendukung inisiatif tersebut.
"Tidak semua pembiayaan uji coba ini berasal dari Pak Prabowo. Banyak simpatisan dan pendukung yang bergotong royong secara swadaya untuk mendukung pelaksanaan di beberapa daerah. Kalau itu dilakukan dalam batas kemampuan, ya tidak perlu meminjam," jelas politisi Partai Gerindra ini.
Meskipun uji coba masih berlangsung, Dasco mengakui adanya sejumlah kekurangan dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut wajar, karena uji coba ini dimaksudkan sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan sebelum program resmi dijalankan dengan pendanaan APBN.
Baca Juga: Polisi Ungkap Jaringan Narkoba di Ende, Lima Tersangka Diamankan
"Hal ini justru berguna sebagai bahan evaluasi agar ke depan ada perbaikan di mana pun yang kurang. Dengan begitu, pelaksanaan program makan bergizi gratis ini bisa lebih optimal," tambah Dasco, dilansir InfoPublik.id.
Program Makan Bergizi Gratis, salah satu inovasi pemerintahan Presiden Prabowo, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi tanpa membebani APBN.
Program ini menekankan efisiensi anggaran sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga: Pilkada Sikka Digugat ke MK: Paslon Nomor 4 Dituding Bagi- bagi Uang, PSU Diusulkan!
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan solusi yang lebih terarah dan efektif dalam mengatasi masalah gizi di masyarakat tanpa mengurangi kualitas program dan tanpa menambah beban anggaran negara.