Dari Gagal Salur DAK hingga Bungkam Saat Dikonfirmasi, Rekam Jejak Panjang Kadis PUPR Flotim Kembali Jadi Sorotan

.

Baca Juga: Modus Video Call Catut Dukcapil Makan Korban, Nasabah BCA di Tasikmalaya Kehilangan Rp160 Juta

Kini, perhatian publik kembali tertuju pada penanganan abrasi pantai di Desa Lamawalang.

Gelombang laut yang terus menghantam pesisir menyebabkan garis pantai bergeser hingga sekitar tiga meter sejak 2022 hingga 2023 dan mendekati permukiman warga RT 012/RW 006.

Warga menyebut pemerintah desa telah mengajukan permohonan pembangunan talud pengaman pantai sepanjang 200 meter sejak 2023.

Baca Juga: Satu Keluarga Asal Ambarawa Tewas di Tempat Kemping Temanggung, Polisi Curigai Sumber Ini

Namun hingga Mei 2026, belum terlihat pembangunan pada titik abrasi yang dinilai paling terdampak.

“Kondisinya semakin dekat dengan rumah warga. Kami sudah lama menunggu pembangunan talud,” kata seorang warga Lamawalang.

Upaya konfirmasi dilakukan kepada Yohanes Berchmans Suban Tukan pada Kamis, 14 Mei 2026 terkait penanganan abrasi, hasil survei lapangan, hingga alasan belum dibangunnya talud pengaman pantai.

Baca Juga: Prihantini Terseret Dugaan Pemalsuan Riset ISPPD 2026, ITB dan UNY Buka Suara soal Status Alumni

Namun hingga berita ini disusun, pertanyaan terkait delapan hingga sepuluh poin teknis belum memperoleh jawaban terbuka dari Dinas PUPR Flores Timur.

Nomor kontak wartawan yang sebelumnya aktif dengan tanda centang biru pada aplikasi pesan singkat berubah menjadi centang satu saat konfirmasi lanjutan dilakukan. Foto profil pada akun kontak tersebut juga tidak lagi terlihat.

Pertanyaan yang diajukan mencakup alasan pengalihan lokasi pekerjaan ke titik lain di Desa Lamawalang, mekanisme pengadaan pekerjaan talud tahun anggaran 2026, hingga perubahan data pemenang paket pekerjaan dalam sistem LPSE.

Baca Juga: Isu Peserta Titipan Warnai Seleksi Paskibraka Sulsel, BPIP Pastikan Proses Penilaian Mengacu Standar Nasional

Data LPSE sempat mencantumkan CV Cahaya Jelly Adonara sebagai pemenang awal sebelum berubah menjadi Internal Teknik.

Perubahan data tersebut memunculkan pertanyaan terkait mekanisme evaluasi administrasi, teknis, harga, hingga dugaan pencabutan Sertifikat Badan Usaha (SBU) penyedia.

Selain paket pekerjaan utama, proses pengadaan paket pengawasan talud yang juga tercatat dimenangkan pihak Internal Teknik turut menjadi perhatian publik dari sisi transparansi pengadaan.