Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menentukan apakah pegawai tersebut layak diperpanjang atau bahkan diangkat menjadi PPPK penuh.
Dalam pelaksanaannya, PPPK Paruh Waktu akan mendapatkan upah minimal sesuai dengan yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau setara dengan upah minimum di wilayahnya.
Sumber pendanaan gaji dapat berasal dari berbagai pos anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Sanksi dan Pemberhentian
Salah satu poin penting dalam keputusan ini adalah PPPK Paruh Waktu yang mengajukan pindah instansi akan dianggap mengundurkan diri dari jabatannya.
Dengan demikian, kebijakan ini menegaskan PPPK Paruh Waktu tidak memiliki kebebasan untuk berpindah instansi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.
Selain itu, aturan ini juga menetapkan masa perjanjian kerja bagi PPPK Paruh Waktu selama satu tahun dan dituangkan dalam kontrak kerja hingga mereka memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca Juga: Skandal Suap di Bandara Soekarno-Hatta, Ancaman Tersembunyi bagi Keamanan Nasional
Evaluasi kinerja dilakukan secara triwulanan dan tahunan, yang hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam memperpanjang perjanjian kerja atau mengangkat pegawai menjadi PPPK penuh waktu.