OPINI| Dedi Mulyadi dan Wajah Solidaritas: Jawa Barat Hadir untuk Korban Gempa Flores Opini

Opini: Vinsensius Doni

Ketika sebuah bencana terjadi, batas-batas administratif semestinya tidak menjadi batas bagi rasa kemanusiaan. Gempa yang mengguncang Flores dan meninggalkan kerusakan serta duka bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur bukan hanya persoalan pemerintah daerah setempat. Ia adalah panggilan solidaritas bagi seluruh anak bangsa.

Dalam konteks itulah kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Flores layak dilihat dari sisi yang lebih luas: bukan sekadar sebagai perjalanan seorang kepala daerah, tetapi sebagai bentuk kepedulian antardaerah ketika masyarakat sedang menghadapi musibah.

Dedi Mulyadi tiba di Nusa Tenggara Timur pada Jumat, 21 Agustus 2026. Bersama rombongan, ia menuju wilayah terdampak di Manggarai Timur untuk melihat secara langsung kondisi warga dan kerusakan permukiman. Pemprov Jawa Barat sebelumnya juga telah mengirim 20 personel BPBD untuk melakukan asesmen dan membantu proses penanganan di lapangan. 

Baca Juga: Gempa M 7,7 Flores: 103 Orang Meninggal, 185.131 Warga Masih Mengungsi

Yang menarik, Dedi tidak hanya hadir dalam seremoni penyerahan bantuan. Ia turun menyusuri permukiman warga hingga malam hari dan melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah yang mengalami kerusakan.

Di tengah kondisi pascabencana, langkah seperti ini menunjukkan bahwa bantuan membutuhkan data dan kepastian agar benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. 

Di Manggarai Timur, bantuan perbaikan rumah juga diberikan kepada warga terdampak. Sejumlah laporan menyebut rumah dengan kerusakan berat memperoleh bantuan Rp20 juta per unit, sedangkan rumah rusak ringan memperoleh Rp5 juta. 

Baca Juga: 237 Penyintas Gempa Flores Tinggalkan GOR Samador, Kembali ke Rumah

Angka bantuan kemanusiaan yang dibawa dari Jawa Barat juga tidak kecil. Pemberitaan menyebut totalnya sekitar Rp4,5 miliar dan dihimpun dari berbagai unsur, bukan semata-mata berasal dari APBD Jawa Barat. Di dalamnya terdapat dukungan dari lembaga, badan usaha, ASN, organisasi, pemerintah daerah, serta pihak lainnya.

Di sinilah sosok Dedi Mulyadi menarik untuk dibaca bukan hanya sebagai seorang gubernur, tetapi sebagai figur publik yang memilih turun langsung ketika daerah lain membutuhkan pertolongan.

Tentu, kehadiran Dedi di Flores tidak lepas dari kritik. Ada yang mempertanyakan mengapa seorang gubernur dari Jawa Barat harus datang jauh-jauh ke NTT. Ada pula yang mengaitkannya dengan pencitraan karena aktivitas tersebut turut terdokumentasi di media sosial.

Baca Juga: PKKMB IKTL 2026, Dr. Ahmad Dorong Mahasiswa Manfaatkan AI untuk Jawab Persoalan Masyarakat

Kritik seperti itu sah dalam ruang demokrasi. Setiap pejabat publik memang harus siap dinilai, termasuk ketika menjalankan kegiatan sosial. Dokumentasi kegiatan pejabat juga wajar dipertanyakan apabila publik melihatnya sebagai bagian dari pembentukan citra.

Namun, ada satu hal yang seharusnya tidak hilang dalam perdebatan tersebut: korban bencana tetap membutuhkan bantuan, apa pun siapa yang datang membawanya.

Jika bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat, rumah yang rusak mendapatkan dukungan, kebutuhan dasar warga terpenuhi, dan tenaga penanganan bencana ikut diperkuat, maka manfaat kemanusiaannya tidak otomatis menjadi hilang hanya karena kegiatan tersebut diketahui publik.

Baca Juga: Prabowo Cek Langsung Karhutla di Kubu Raya, Beri Semangat Petugas di Tengah Asap