OPINI| Dedi Mulyadi dan Wajah Solidaritas: Jawa Barat Hadir untuk Korban Gempa Flores Opini

Justru di sinilah kedewasaan kita dalam melihat tindakan seorang pejabat diuji.

Tidak semua tindakan yang mendapat sorotan media otomatis merupakan pencitraan. Sebaliknya, tidak semua kegiatan yang disebut aksi kemanusiaan harus bebas dari kritik. Yang jauh lebih penting adalah melihat hasilnya: apakah bantuan tepat sasaran, apakah prosesnya transparan, dan apakah masyarakat terdampak benar-benar merasakan manfaatnya.

Dalam kasus Dedi Mulyadi di Flores, fakta bahwa Jawa Barat mengirim personel BPBD, menggalang bantuan miliaran rupiah, dan turun langsung melakukan peninjauan menunjukkan adanya respons yang lebih dari sekadar ucapan belasungkawa. 

Baca Juga: Kampung Teno di Manggarai Barat Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah, 83 KK Masih Bertahan di Pengungsian

Bagi korban gempa, mungkin yang paling penting bukan siapa yang membawa bantuan, dari provinsi mana bantuan itu berasal, atau kamera siapa yang merekamnya. Yang mereka perlukan adalah rumah yang dapat diperbaiki, makanan yang tersedia, kebutuhan dasar yang terpenuhi, serta keyakinan bahwa mereka tidak sendirian menghadapi bencana.

Karena itu, kehadiran Dedi Mulyadi di Flores patut ditempatkan dalam semangat gotong royong Indonesia.

Jawa Barat tidak harus menunggu Flores menjadi bagian dari wilayahnya untuk ikut merasakan penderitaan masyarakat NTT. Begitu pula masyarakat Jawa Barat tidak kehilangan hak untuk menunjukkan solidaritas hanya karena bencana terjadi ribuan kilometer dari wilayah mereka.

Baca Juga: Helikopter Evakuasi Dua Warga Palue ke Maumere, Lansia Patah Tulang dan Ibu Hamil Siap Bersalin

Justru ketika seorang kepala daerah mampu menggerakkan pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, organisasi, dan masyarakat untuk membantu daerah lain, di situlah nilai kepemimpinan diuji.

Dedi Mulyadi tentu bukan tanpa kekurangan. Sebagai pejabat publik, setiap langkahnya tetap layak diawasi. Transparansi penggunaan bantuan harus dijaga dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga penanggulangan bencana harus terus diperkuat.

Tetapi kritik terhadap gaya komunikasi politik tidak seharusnya membuat kita menutup mata terhadap bantuan yang diterima masyarakat.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Motor di Kupang Berakhir Damai, Pelaku Wajib Bayar Rp4,2 Juta

KDM boleh dikritik, tetapi korban bencana jangan dilupakan.

Pada akhirnya, yang akan menentukan makna sebuah kunjungan bukan panjangnya perjalanan, banyaknya kamera, ataupun ramainya perdebatan di media sosial. Maknanya ditentukan oleh apakah kehadiran itu mampu mengurangi beban orang yang sedang tertimpa musibah.

Flores sedang berduka. Dan ketika Jawa Barat datang membawa bantuan, tenaga, serta perhatian, setidaknya ada satu pesan yang patut kita dengar bersama: dalam menghadapi bencana, solidaritas Indonesia tidak boleh mengenal batas provinsi.

Itulah wajah kemanusiaan yang seharusnya kita pertahankan.**