REPORTASENTT.COM, BATAM - Komisi IX DPR RI mengungkap adanya dugaan kuat keberadaan sindikat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang terstruktur dari tingkat desa hingga ke pelabuhan dan imigrasi.
Temuan itu disampaikan dalam Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari asosiasi buruh migran, pengusaha penempatan, hingga unsur pemerintah daerah, termasuk Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta dinas ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
Baca Juga: Anggota DPR Soroti 375 Siswa SMP di Buleleng Tak Bisa Baca Tulis, Desak Evaluasi Nasional Pendidikan Dasar
“Banyak laporan mengenai dugaan adanya sindikat atau oknum yang bermain Parlemen dari hulu hingga hilir, mulai dari tingkat desa hingga ke pelabuhan dan imigrasi,” ujar Putih dilansir melaluitaria.
Politikus Partai Gerindra menyebut praktik pengiriman ilegal tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan para pekerja migran, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.
Selain menyoroti sindikat PMI ilegal, Komisi IX juga menekankan pentingnya terjaminnya jaminan sosial bagi para pekerja migran, termasuk perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Banyak laporan mengenai dugaan adanya sindikat atau oknum yang bermain Parlemen dari hulu hingga hilir, mulai dari tingkat desa hingga ke pelabuhan dan imigrasi,” ujar Putih dilansir melaluitaria.
Politikus Partai Gerindra menyebut praktik pengiriman ilegal tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan para pekerja migran, tetapi juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia internasional.
Selain menyoroti sindikat PMI ilegal, Komisi IX juga menekankan pentingnya terjaminnya jaminan sosial bagi para pekerja migran, termasuk perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan.
Putih menyatakan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh fase, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air.
“Kami akan mengklasterisasi setiap masalah yang ada dan mendorong langkah-langkah konkret dalam waktu dekat,” tegasnya.
“Kami akan mengklasterisasi setiap masalah yang ada dan mendorong langkah-langkah konkret dalam waktu dekat,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari foto bersama saat kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi IX ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis (22/5). (Foto DPR RI)
Hasil kunjungan ini nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPR RI kepada pemerintah.
Baca Juga: Tiket Timnas Indonesia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ludes Terjual di Livin by Mandiri
Salah satu fokus rekomendasi adalah perbaikan menyeluruh terhadap sistem penempatan PMI serta evaluasi terhadap perjanjian bilateral antarnegara untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan.
Artikel Terkait
Satgas Pekat Flotim Gerebek Truk Ekspedisi, 16 Jerigen Moke Diamankan di Pelabuhan Feri Larantuka
Paus Leo XIV Puji Peran Vital Serikat Misi Kepausan dalam Menyebarkan Semangat Misioner Gereja
Kapolres Flores Timur Dampingi Kepala BNPB Tinjau Lokasi Pengungsian Korban Erupsi Lewotobi
Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Bengkulu, 197 Rumah Rusak dan 800 Jiwa Terdampak
Anggota DPR Soroti 375 Siswa SMP di Buleleng Tak Bisa Baca Tulis, Desak Evaluasi Nasional Pendidikan Dasar