Guru dan Nakes di Papua, Profesional Bukan Militer: TNI Beri Klarifikasi Tegas

JAKARTA, REPORTASENTT.COM- Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang menjadi korban penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua, merupakan tenaga profesional yang tidak terkait dengan Satgas TNI.

Insiden penyerangan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata OPM tersebut terjadi dua kali, yakni pada 21 dan 22 Maret 2025.

Pada serangan pertama, sekitar pukul 16.00 WIT, sebanyak 10–15 pelaku menyerang para guru dan nakes.

Baca Juga: Terungkap! Pengeroyokan di Wisuda Kupang, Ini Motif dan Kronologinya

Sedangkan serangan kedua, yang terjadi sekitar pukul 07.00 WIT, dilakukan oleh 8 pelaku. Dalam peristiwa itu, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia.

Rosalia dan enam rekannya yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan menjadi korban penyerangan brutal yang sangat disesalkan oleh semua pihak, terutama TNI.

Rosalia dikenal sebagai sosok berdedikasi tinggi dan mengabdikan diri dalam dunia pendidikan di Distrik Anggruk sejak resmi dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo pada 2021.

Baca Juga: TBM Palo Porong Tanjung Bunga Gelar Tour Literasi, Sentuh Buku, Iman, dan Alam

“Para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Distrik Anggruk maupun distrik lain di Kabupaten Yahukimo adalah tenaga profesional yang tidak berafiliasi dengan satuan tugas TNI. Mereka adalah warga sipil yang bekerja secara profesional, berdedikasi tinggi, dan murni bertugas untuk melayani masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Mayjen Kristomei di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (7/7/2025).

Selain TNI, Yayasan Serafim bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo juga menegaskan bahwa guru dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di 33 distrik di wilayah tersebut telah melalui seleksi ketat dan bertugas semata-mata untuk pelayanan publik, tanpa keterkaitan dengan aktivitas militer.

Penyerangan terhadap para tenaga pengajar dan kesehatan ini bukan hanya kekerasan terhadap individu, melainkan juga kejahatan kemanusiaan yang mengancam upaya pembangunan sumber daya manusia dan percepatan pembangunan di Papua.