Labuan Bajo Terancam Over- Tourism? Pemerintah Siapkan Jurus Baru

REPORTASENTT.COM, LABUAN BAJO-  Guna mengatasi konsentrasi wisatawan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Penguatan Tata Kelola Pengunjung di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo.

Acara yang berlangsung Sabtu (5/7) di Zasgo Hotel, Labuan Bajo ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, dari pemerintah pusat hingga komunitas lokal.

Fokusnya, bagaimana mengelola arus kunjungan wisatawan agar lebih merata dan berkelanjutan.

Baca Juga: Gunung Lewotobi Laki-laki Meletus Dahsyat, Kolom Abu Capai 19 Ribu Meter

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menekankan bahwa manajemen pengunjung kini menjadi perhatian nasional.

“Labuan Bajo sudah menjadi sorotan sebagai destinasi super prioritas. Saat ini, 18 persen kunjungan sudah ke mainland. Tapi tantangannya adalah bagaimana menyebarkan kunjungan secara merata di luar TNK,” ujar Hariyanto dalam sambutannya.

Menurutnya, strategi ini penting agar Labuan Bajo tidak mengalami kepadatan wisatawan seperti yang kini terjadi di Bali.

Baca Juga: Pendapatan RSUD Hendrikus Fernandez Anjlok Imbas Turun Kelas, Ini kata Bupati Doni Dihen

“Over-concentration bisa menjadi over-tourism. Kami sudah menerbitkan pedoman manajemen pengunjung tahun ini. Ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas kunjungan,” jelasnya.

Senada dengan itu, Sekda Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, menyebut bahwa 82 persen wisatawan masih terkonsentrasi di kawasan TNK.

“Tantangannya adalah meningkatkan daya tarik destinasi di luar TNK. Wisatawan asing juga kini lebih dominan dari wisatawan lokal, jadi kita harus mulai dorong destinasi darat,” katanya.

Baca Juga: Kapal Dihantam Gelombang di Tengah Laut, Nasib 7 Nelayan Ini Bikin Lega

FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai bidang, seperti:

• Fadjar Hutomo, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, yang menyoroti pentingnya respon cepat dalam penanganan krisis di destinasi wisata.