Tipikor Polres Manggarai Timur Telusuri Proyek Jalan Dana Desa Rana Masak yang Rusak 

 

 

 

REPORTASENTT.COM, BORONG-  Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Manggarai Timur memastikan akan menindaklanjuti dugaan permasalahan proyek jalan yang bersumber dari Dana Desa (DD) di Desa Rana Masak, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Kasatreskrim Polres Manggarai Timur, Iptu Achmad Zacky Phory, mengatakan penanganan kasus tersebut akan dilakukan setelah perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Terkait proyek jalan di Desa Rana Masak, kami akan segera menindaklanjuti setelah Natal dan Tahun Baru,” kata Achmad Zacky Phory kepada media ReportaseNTT.com, Rabu (24/12/2025).

 

 

 

Baca Juga: Di Tengah Sorotan Publik, Ridwan Kamil Akhirnya Buka Suara dan Sampaikan Permohonan Maaf

Sebelumnya, media ini memberitakan kondisi ruas jalan lapen yang baru dikerjakan pada November 2025 di Dusun Tok, Desa Rana Masak, dilaporkan sudah mengalami kerusakan. Padahal, usia jalan tersebut belum genap dua bulan.

Pantauan di lapangan menunjukkan struktur aspal pada ruas jalan lapen RT 01 menuju RT 03 Dusun Tok tampak tipis dan dinilai tidak layak.

 

 

Saat dilalui kendaraan roda empat, permukaan aspal terlihat retak dan mulai terkelupas di sejumlah titik.

 

 

Proyek peningkatan jalan tersebut diketahui bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran sebesar Rp192.000.000,00 dan dikerjakan dengan volume sepanjang 160 meter.

Besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan di lapangan. Kondisi ini pun memicu kekecewaan masyarakat Desa Rana Masak.

Salah satu warga Desa Rana Masak, Ondik Sagul, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap proyek tersebut.

 

 

 

 

Ia menilai kualitas pekerjaan tidak mencerminkan penggunaan dana desa yang cukup besar.

“Kami sebagai masyarakat Desa Rana Masak tentu sangat kecewa dengan kualitas proyek seperti ini. Kami tidak puas, karena saat dilewati mobil, aspalnya langsung retak dan terkelupas,” ujar Ondik.

Menurut dia, anggaran sebesar Rp192 juta bukanlah jumlah yang kecil, sehingga hasil pekerjaan yang dinilai buruk tersebut sangat tidak masuk akal.

 

 

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti persoalan ini secara serius agar penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.