Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah di Labuan Bajo, Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Kepala BPN Manggarai Barat

Baca Juga: Kisah Natalius Pigai Jadi Inspirasi, Melki Laka Lena: Anak Timur Harus Berani Bermimpi Besar

“Tindakan tersebut mendorong pelapor menempuh jalur hukum dengan melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polres Manggarai Barat. Kami menindaklanjuti aduan itu untuk menjamin keadilan bagi masyarakat,” kata AKP Lufthi.

Penyidik juga akan mendalami apakah proses pengembalian dokumen telah sesuai standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan pertanahan yang berlaku.

Keterangan dari pihak BPN dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun indikasi penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga: Di Tengah Kasus MBG, Mahfud MD Soroti Pengadaan IT Rp1,2 Triliun yang Pernah Dipertanyakan Publik

“Polri bekerja berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan. Kehadiran pihak BPN penting untuk mengetahui apakah proses pengembalian dokumen telah sesuai SOP dan regulasi pertanahan, atau terdapat indikasi lain yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen,” tutur AKP Lufthi.

Pemeriksaan terhadap Kepala BPN Manggarai Barat semula dijadwalkan berlangsung pada Senin (8/6/2026), namun yang bersangkutan belum dapat memenuhi undangan penyidik. Satreskrim Polres Manggarai Barat kini menyiapkan surat undangan klarifikasi kedua untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

“Hari ini perwakilan BPN belum dapat hadir memenuhi undangan penyidik. Dalam pekan ini kami akan melayangkan undangan klarifikasi kedua guna mendukung proses penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata AKP Lufthi.

Baca Juga: Rupiah Kian Tertekan, Media Asing Sebut Lonjakan Harga Energi Perburuk Kondisi Ekonomi RI

Polres Manggarai Barat mengimbau seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut bersikap kooperatif agar proses penyelidikan berjalan lancar, objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik saat ini masih mengumpulkan keterangan serta dokumen pendukung untuk mengungkap dugaan pemalsuan dokumen tanah yang dilaporkan Frans Subur.