REPORTASENTT.COM- Keluarga kerajaan Inggris diketahui telah menggunakan prosedur rahasia untuk memeriksa tiga undang- undang parlemen yang mencegah penyewa di tanah milik Pangeran Charles membeli rumah mereka sendiri.
Langkah ini memberikan pengecualian khusus bagi Kadipaten Cornwall, yang merupakan salah satu aset penting keluarga kerajaan dengan nilai properti mencapai £1 miliar.
Pengecualian tersebut telah membuat penduduk yang tinggal di properti Kadipaten Cornwall kehilangan hak hukum untuk membeli rumah mereka sendiri.
Pengecualian tersebut telah membuat penduduk yang tinggal di properti Kadipaten Cornwall kehilangan hak hukum untuk membeli rumah mereka sendiri.
Akibatnya, banyak penghuni menghadapi kesulitan finansial karena nilai properti mereka yang menurun.
Mereka juga tidak bisa menggunakan rumah sebagai jaminan untuk meminjam dana, misalnya, untuk membayar biaya perawatan sosial.
Menurut Jane Giddins, salah satu penyewa di desa Somerset, sistem ini dirasa tidak adil dan kuno.
Menurut Jane Giddins, salah satu penyewa di desa Somerset, sistem ini dirasa tidak adil dan kuno.
"Sistem feodal ini hanya menguntungkan Charles dan merugikan kami. Ketika kami meninggal, anak-anak kami akan mewarisi properti yang sangat sulit dijual," ungkapnya.
Prosedur rahasia yang dikenal sebagai persetujuan Ratu memungkinkan Ratu dan Pangeran Wales untuk memeriksa dan menyetujui isi rancangan undang-undang sebelum disahkan oleh parlemen.
Prosedur rahasia yang dikenal sebagai persetujuan Ratu memungkinkan Ratu dan Pangeran Wales untuk memeriksa dan menyetujui isi rancangan undang-undang sebelum disahkan oleh parlemen.
Proses ini digunakan untuk memastikan bahwa rancangan undang-undang tidak merugikan kepentingan mahkota atau kepentingan pribadi keluarga kerajaan.
Baca Juga: Diburu 3 Bulan! Polisi Tangkap Pencuri Kabel di Labuan Bajo, Dua Komplotannya Masih Bebas Berkeliaran
Sejak dimulainya mekanisme ini, lebih dari 1.000 rancangan undang-undang telah diperiksa selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth II.
Sejak dimulainya mekanisme ini, lebih dari 1.000 rancangan undang-undang telah diperiksa selama masa pemerintahan Ratu Elizabeth II.
Namun, kasus ini menyoroti bagaimana proses tersebut memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga kerajaan, terutama dalam melindungi aset pribadi mereka.
Ketika ditanya, Pangeran Charles menolak memberikan komentar terkait apakah ia atau keluarganya telah melobi pemerintah untuk pengecualian dalam undang- undang ini.
Ketika ditanya, Pangeran Charles menolak memberikan komentar terkait apakah ia atau keluarganya telah melobi pemerintah untuk pengecualian dalam undang- undang ini.
Baca Juga: Enam Alfamart Baru Segera Hadir di Larantuka, Heri Iswanto: Membuka Peluang Kerja Bagi Masyarakat
Penduduk, sementara itu, terus mempertanyakan transparansi dan keadilan di balik keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
Sumber: The Guardian
(Artikel ini pertama kali diterbitkan lebih dari tiga tahun yang lalu)
Sumber: The Guardian
(Artikel ini pertama kali diterbitkan lebih dari tiga tahun yang lalu)