Dialog Budaya di Adonara, Masyarakat Soroti Pelestarian Desa: Fadli Zon Janji Anggaran Khusus

REPORTASENTT.COM, ADONARA- Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) berperan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat desa yang memiliki kekayaan budaya lokal.

Dalam sebuah dialog budaya yang berlangsung di Adonara, kelompok budaya "Baran Tawan Adonara" mengangkat sejumlah persoalan terkait pelestarian budaya di tingkat desa.

Menjawab hal itu, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc., menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran khusus dalam draf Undang-Undang Desa yang mengatur mengenai desa budaya.

Baca Juga: PELNI Larantuka Dukung Usaha Lokal Lewat Canvasing dan Layanan Logistik

"Mengenai kebudayaan di NTT, pemerintah sebenarnya telah merancang dukungan dalam draf Undang-Undang Desa. Kami siap mengalokasikan dana untuk desa-desa budaya di tingkat provinsi. Perwakilan kami, Bapak Haris, sudah ada di NTT sebagai penghubung resmi," ujar Menteri Fadli Zon.

Ia menambahkan, para pelaku budaya di daerah perlu mulai merancang kolaborasi dan program budaya yang berkelanjutan, termasuk perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Bapak-ibu sekalian sebagai pegiat budaya mesti merancang dari sekarang agar kolaborasi budaya juga tentunya dapat mengantongi HAKI atau legalitas secara hukum," tambahnya.

Baca Juga: Sambut Semana Santa, PELNI Larantuka Gelar Kerja Bakti Bersama

Dalam dialog tersebut, Camat Kelubagolit, Lambertus Ulin Tokan, S.E., menyampaikan harapan masyarakat Lamaholot untuk memiliki sarana pelestarian budaya yang memadai.

"Kami hidup dari budaya tenunan. Kami berharap kepada Bapak Menteri agar dapat membangun sebuah gedung Graha Budaya, agar semua warisan tenunan dan budaya kami tidak tercecer, dan bisa dinikmati oleh anak cucu kami kelak," ungkap Lambertus.

Ia juga mengusulkan agar Graha Budaya Lamaholot difungsikan sebagai perpustakaan budaya yang mampu menjaga nilai-nilai adat agar tidak hilang digerus zaman. (Bernad Nara Gere)