Proyek Sumur Bor Solor Tuai Sorotan, Kadis Pertanian Flotim Klarifikasi Isu Intervensi

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Proyek pengadaan sumur bor di kawasan pertanian Biri, Desa Nuhalolong, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur, memicu kontroversi setelah muncul dugaan intervensi politik pasca Pilkada 27 November 2024.

Sejumlah pihak menilai proyek yang semula ditujukan untuk membantu petani justru mencoreng kredibilitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat.

Kekecewaan itu mengemuka dalam kegiatan uji petik yang digelar oleh Komisi II DPRD Flores Timur di lokasi proyek.

Baca Juga: Mau Ijab Kabul, Pengantin Ini Tiba- tiba Diserang di Depan Mobil Pengantin! Motifnya Mengejutkan

Kepala Desa Nuhalolong, Emanuel Klau Keray, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya.

Ia menuding adanya intervensi oleh salah satu anggota DPRD dari Fraksi NasDem dan oknum tim sukses pasangan bupati terpilih, Anton Doni – Ignas Boli.

“Lahan sumur bor yang sebelumnya sudah ditentukan oleh tim teknis Dinas Pertanian di lokasi Motong Uak, tiba-tiba dipindahkan tanpa koordinasi dengan pemerintah desa,” kata Emanuel kepada Komisi II DPRD saat peninjauan lapangan.

Baca Juga: Satgas Polres Tanjungperak Gagalkan Rencana Tawuran Remaja di Surabaya, Dua Celurit Disita

Menurut Emanuel, lokasi baru tersebut berada di atas lahan sengketa antara suku Sogen (Nuhalolong) dan suku Huler (Sulengwaseng), sehingga berisiko memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Meski kecewa, ia tetap berharap proyek sumur bor tetap berjalan dengan memperhatikan prinsip kearifan lokal dan menghindari potensi gesekan sosial.

DPRD Flotim Tegaskan Sikap Institusional

Menanggapi temuan lapangan, Ketua Komisi II DPRD Flores Timur, Theodorus Martinus Wunggubelen, menegaskan pihaknya akan menyikapi permasalahan ini secara kelembagaan.

"Keputusan yang akan kami ambil bukan pendapat pribadi, tetapi sikap institusional berdasarkan hasil uji petik," ujar Wunggubelen.

Ruth Wunggubelen, juga menyoroti peran oknum tim sukses dalam proyek ini.

Baca Juga: TNKB Khusus DPR Bukan untuk Gaya- gayaan, MKD: Ini Bentuk Pengawasan Publik

Ia mengimbau agar pendukung kepala daerah terpilih tidak mencampuri urusan teknis pembangunan.