Pemerintah Tak Bersikap, Mahasiswa Bergerak Bela Hak Masyarakat Adat Amanuban

REPORTASENTT.COM, KUPANG- Suasana di Bundaran Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) mendadak ramai pada Rabu siang, 9 Juli 2025.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa menuntut perlindungan hak-hak masyarakat adat Amanuban yang dinilai belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Unjuk rasa yang berlangsung di salah satu titik strategis Kota Kupang ini menjadi bukti kekecewaan generasi muda terhadap lambannya respons pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan masyarakat adat yang selama ini terabaikan.

Baca Juga: Ratusan Botol Miras Diselundupkan Lewat Kapal Laut, Polisi Bongkar Modus di Pelabuhan Tenau

Uniknya, pengamanan aksi berlangsung dengan pengawalan ketat dan profesional dari aparat kepolisian.

Wakil Kepala Polresta Kupang Kota, AKBP Anak Agung Gde Anom Wirata, S.I.K., M.H., turun langsung ke lokasi.

Ia bersama Kabagops Kompol Andrew Agrifina Prima Putra, S.I.K., M.H., memantau dua titik rawan, yakni Bundaran Gubernur dan Kantor Gubernur NTT di Jalan El Tari.

Baca Juga: Wisata Bahari Igo Tapun Diresmikan, Mangrove Muruone di Lembata Jadi Daya Tarik Edukatif

“Kami pastikan pelaksanaan aksi ini tidak mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya pengguna jalan. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis dan persuasif,” ujar AKBP Anak Agung di tengah kerumunan massa.

Pengamanan tidak main-main. Personel gabungan dari berbagai satuan Polda NTT diterjunkan, termasuk Ditsamapta, Ditreskrimum, Ditintelkam, hingga Bidpropam.

Bahkan pejabat tinggi seperti Irwasda, Karoops, Dirsamapta, Dirintelkam, dan Kabidpropam ikut turun langsung memantau jalannya aksi.

Baca Juga: Kasad Singapura Kunjungi Panglima TNI, Bahas Penguatan Kerja Sama Militer

Meskipun mahasiswa menyuarakan kritik keras terkait ketidakadilan yang dialami masyarakat adat, suasana tetap kondusif. Tidak ada insiden bentrok ataupun tindakan represif. Aksi berjalan damai hingga selesai.