Abrasi Pantai Lamawalang Makin Parah, BPBD Tegaskan Kewenangan Ada pada Dinas PUPR Flotim

 

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Janji pembangunan talud pengaman pantai di Desa Lamawalang, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, kembali dipertanyakan warga.

 

 

Sejak abrasi mulai menggerus pesisir pada akhir 2022, permintaan masyarakat agar pemerintah segera membangun tembok penahan gelombang belum juga direalisasikan.

Pantauan Reportasentt di lokasi,  menunjukkan kondisi abrasi semakin parah dalam beberapa bulan terakhir.

 

 

 Baca Juga: Pemda Flotim Ingkar Janji Soal Talud Lamawalang, Warga Terus Dibayangi Ancaman Abrasi

 

 

Gelombang laut terus mendekati permukiman, sejumlah pohon kelapa tumbang, pagar kebun hanyut terseret ombak, dan tanaman pisang rusak di RT 012/RW 006.

 

 

Wilayah itu masih tanpa talud, berbeda dengan beberapa titik pesisir lain,  termasuk kawasan timur kompleks PR Okishin, perusahaan perikanan asal Jepang, yang telah memiliki struktur perlindungan pantai.

Pemerintah Desa Lamawalang telah menyampaikan laporan resmi sejak 2023 melalui surat bernomor Pem.422/5/LMWG/11/2023 kepada Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Rihi, berisi permintaan pembangunan talud sepanjang sekitar 200 meter.

 

 

 Baca Juga: Dialog Antariman: Kunci Membangun Toleransi dalam Masyarakat Plural

 

 

 

Namun hingga kini, tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah.


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur, Fredynandus Misenti Moat Aeng, mengakui telah menerima laporan dan turun melakukan pengecekan.

“Saya dan teman-teman dari rehab rekon sudah turun cek di lapangan. Memang kondisi di situ kalau kita biarkan terus, rumah-rumah di pinggir itu bisa runtuh karena abrasi,” ujarnya kepada ReportaseNTT.com, Kamis (20/11/2025).

 

 

 

 Baca Juga: Opini : Menemukan Tuhan di Era Digital: Tantangan dan Peluang Generasi Z

Meski demikian, ia menegaskan BPBD tidak bisa menangani masalah tersebut karena belum dikategorikan sebagai bencana.

 

“Karena dia di pinggir pantai, kalau kami di BPBD itu kecuali dalam keadaan bencana, kami bisa turun untuk penanganan. Jadi ini keadaannya normal, maka pelaksanaannya berada pada dinas teknis lain yaitu PUPR,” katanya.

Fredynandus menyebut abrasi pantai masuk dalam ranah teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

 

 

 Baca Juga: Peran Tradisi dalam Memperkuat Toleransi dan Moderasi Beragama

 

 

 

Kewenangan pembangunan talud, sambungnya, kini berada pada alokasi anggaran provinsi.

“Untuk dinas PUPR juga kewenangannya ada di APBD Provinsi. Saya juga waktu itu sudah pernah melakukan konfirmasi ke pihak PUPR,” ujarnya.

Ia menyampaikan bakal memberi penjelasan ulang kepada Pemerintah Desa Lamawalang terkait perubahan nomenklatur penanganan kebencanaan, agar pengusulan kegiatan melalui RAB oleh dinas teknis dapat segera dilakukan.

 

 

 Baca Juga: Hati yang Setia: Jejak Langkah Pemudi Kristen di Jalan Tuhan

 

“Nanti mereka (PUPR) buat RAB-nya lalu usulkan ke provinsi,” ucap Fredynandus.

 

 

 

Kepala Dinas PUPR Flores Timur, Saul Paulus Lagadoni Hekin, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp hanya memberikan tanggapan singkat.

“Saya koordinasi dengan bidang SDA dulu ya,” tulisnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lanjutan mengenai rencana penanganan abrasi maupun kepastian pembangunan talud di Lamawalang.