Rangkaian agenda tersebut berlangsung sehari sebelum Inaugural Leaders’ Meeting of the Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 di Washington D.C.. Indonesia memandang keterlibatan sejak tahap awal penting agar mekanisme yang dibangun tetap selaras dengan Piagam PBB dan Resolusi DK PBB 2803 (2025).
Para menteri luar negeri sepakat berbagai mekanisme perdamaian, termasuk BoP, perlu berjalan searah dengan visi Solusi Dua Negara dan menjunjung hukum internasional.
Partisipasi Indonesia diarahkan untuk memastikan hak-hak sah rakyat Palestina tercermin dalam setiap proses pembahasan.
Baca Juga: Jaga Stabilitas Harga Menjelang Puasa, Polresta Kupang Kota Bersama Instansi Terkait Gelar Sidak
Kolaborasi berkelanjutan antarnegara dinilai krusial guna menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP maupun International Stabilization Force (ISF) ditempatkan dalam kerangka mandat kemanusiaan dan prinsip hukum internasional.
Selain bertemu dengan para menlu, Sugiono juga menggelar pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB serta Wakil Tetap Palestina untuk PBB pada 17 Februari 2026.
Baca Juga: Sepatu Rusak dan Senyum Tulus Marselinus di Manggarai, Potret Luka Pendidikan di NTT
Ia turut bertemu Menteri Luar Negeri Inggris selaku Presiden Dewan Keamanan PBB periode Februari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menekankan pentingnya penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza secara cepat, aman, dan tanpa hambatan.
Artikel Terkait
Pergi Jaga Kopra, Lansia di Maumere Ini Ditemukan Tak Bernyawa di Pondok Kebun
Gubernur NTT Jadi Anggota Kehormatan Menwa, Isyarat Sinergi Politik dan Organisasi Semi-Militer Kampus
Sehari Setelah Tawuran Wuring, Polres Sikka Turun Tangan: Patroli dan Evakuasi Korban Laka
Flores Timur dan Siklus Bencana, Forum Diskusi Kopi Juang Soroti Kegagalan Sistem Mitigasi
Dua Hari Terlantar Tanpa Pemilik, Yamaha Jupiter Z Diamankan Polisi di Kota Kupang