Komisi III DPR RI Bahas Isu Lingkungan Bangka Belitung dan PHK Sepihak Freeport

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada, Rabu (15/1/2025), dengan agenda mendengarkan masukan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Babel serta perwakilan pekerja yang di- PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia.

Diskusi tersebut fokus pada permasalahan lingkungan di Bangka Belitung yang rusak akibat aktivitas pertambangan, serta dampak sosial dan ekonomi dari pemutusan hubungan kerja sepihak.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) untuk mendalami berbagai kasus hukum terkait.

 Baca Juga: Ini yang Dibahas Kapolsubsektor Tanjung Bunga di Kediaman Kepala Desa Bahinga

“Kita butuh data lengkap dan mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan. Semua informasi dari masyarakat akan diterima dan diolah,” ujar Habiburokhman.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyoroti kerusakan lingkungan di Bangka Belitung akibat eksploitasi tambang yang dinilai telah merugikan masyarakat.

Ia juga mengkritik klaim kerugian lingkungan senilai Rp271 triliun yang disebut-sebut tidak terbukti di pengadilan.

 Baca Juga: Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Trans Maumere- Larantuka, Satu Orang Luka Serius

“Narasi ini perlu didukung dengan data yang kuat agar tidak semakin merugikan ekonomi Babel,” tegas Hinca.

Hinca mengusulkan pembentukan Panja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam untuk menangani kasus di Bangka Belitung secara lebih terfokus.

“Kita harus melihat asas manfaat dalam penyelesaian masalah ini. Jangan hanya bicara soal keadilan, tapi pastikan masyarakat mendapatkan manfaat nyata,” tambahnya.

 Baca Juga: Komunikator Afrika Harapkan Jubilee Membantu Restrukturisasi Strategi Media

Selain isu lingkungan, RDPU juga membahas nasib pekerja PT Freeport Indonesia yang di-PHK sepihak.