REPORTASENTT.COM, ADONARA- Rapat evaluasi hasil kerja tahun anggaran 2023/2024 di Desa Watoone, Kecamatan Watoone, KecamatanWitiham peserta forum mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran, khususnya dalam pekerjaan swakelola di tiga lokus kegiatan tahun 2024.
Salah satu sorotan utama datang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang menyatakan tidak pernah menerima kuitansi pembelanjaan dari pemerintah desa.
Ketua BPD dengan tegas menyebut adanya indikasi konspirasi yang melibatkan kepala urusan (kaur) pembangunan dalam pelaksanaan proyek desa.
Baca Juga: Perdagangan Gading Gajah Terbongkar, Dua Orang Diciduk di Dua Kota Berbeda
“Kami BPD tidak pernah menerima kuitansi belanja barang. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Pemdes memang sengaja menutupi?” tegas Ketua BPD di hadapan peserta forum, Senin (27/5/2025).
Laporan yang disampaikan dalam bentuk stensilan pun menuai banyak kritik.
Peserta forum menilai informasi yang tertulis tidak transparan dan sulit diverifikasi, termasuk dalam hal pembayaran pajak.
Baca Juga: Waspada! Polisi Ungkap Modus TPPO di Pasar Boru, Warga Diminta Tak Gampang Tergiur Kerja Luar Daerah
Seorang peserta menyoroti laporan pajak yang tidak merinci jenis pajak yang dimaksud.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Kepala Desa Watoone, Fransiskus Kopong Tolan menjelaskan bahwa pajak dimaksud termasuk pajak galian C untuk material seperti pasir.
“Jenis pajaknya termasuk pajak galian C, seperti pasir. Kami akan perhatikan semua masukan ini dan evaluasi untuk pelaksanaan berikutnya,” ujar Frans, yang dinilai oleh peserta forum menjawab dengan gaya birokratis dan datar.
Baca Juga: Airlangga Umumkan Diskon Listrik 50 Persen, Menteri Bahlil Kaget, Saya Nggak Tahu Apa- apa!