MK Wajibkan Sekolah Gratis, DPR: Dana BOS Harus Naik, Sekolah Swasta Terancam Gagal Mandiri

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan gratis bikin geger!

Pasal tanpa memungut biaya dalam UU Sisdiknas kini wajib dilaksanakan, tapi siapa yang akan bayar?

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, buka suara, dan peringatannya cukup mengejutkan.

Baca Juga: Di Larantuka! Polisi Sisir Pelabuhan hingga Taman Kota, Buruh dan Sopir Dapat 'Peringatan Khusus'

Dalam keterangan resminya, Hetifah menyatakan dukungan penuh atas putusan MK yang memperkuat hak warga negara atas pendidikan yang layak dan merata.

Namun, ia tak menampik ada tiga tantangan besar yang harus segera diatasi, pembiayaan sekolah swasta, kapasitas fiskal pemerintah, dan resiko sekolah kehilangan independensi.

“Selama ini bantuan negara seperti BOS belum cukup. Jika sekolah swasta dilarang memungut biaya, maka dana BOS harus ditambah drastis,” tegas Hetifah, Kamis (29/5/2025).

Baca Juga: Misteri Kerangka di Jurang Ende Terungkap: Diduga Pemuda Asal Kalimantan yang Hilang Sejak April

Ia menyebut, alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan dari APBN/APBD harus benar-benar diprioritaskan dan tepat sasaran, termasuk lewat reformasi alokasi dan realokasi dana proyek yang tak mendesak.

Hetifah bahkan mengusulkan skema diferensiasi, sekolah swasta murah disubsidi penuh, sekolah elite tetap bisa memungut biaya, asal diawasi ketat.

Yang mengejutkan, Hetifah juga mengingatkan risiko sekolah swasta kehilangan ruh inovatif jika terlalu bergantung pada negara.

Baca Juga: Ramai Video Bersulang Prabowo- Macron, Istana Bongkar Fakta Sebenarnya: Bukan Wine, Tapi Ini!

“Jangan sampai demi gratis, sekolah justru kehilangan kreativitas. Pemerintah harus berhati-hati,” ujarnya.

Tak cuma itu, ia mendorong agar penyaluran dana BOS ditingkatkan dan diperluas, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah tertinggal.