Penyaluran tepat waktu dan mekanisme afirmasi jadi kunci.
Menurut politisi Golkar ini, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi pusat-daerah, konsistensi regulasi, dan harmonisasi antara putusan MK, UU Sisdiknas, serta aturan teknis seperti Permendikbud.
“Kalau tidak hati-hati, kebijakan populis ini bisa gagal total di lapangan,” ujarnya blak-blakan.
Ia menambahkan Komisi X DPR RI akan menjadikan putusan MK ini sebagai acuan utama dalam revisi UU Sisdiknas, dan memastikan kebijakan pendidikan gratis bukan cuma jargon politik, melainkan langkah nyata membangun SDM Indonesia.
Artikel Terkait
Cegah Aksi Premanisme, Polres Flotim Gelar Patroli Malam di Kota Larantuka
Ramai Video Bersulang Prabowo- Macron, Istana Bongkar Fakta Sebenarnya: Bukan Wine, Tapi Ini!
Preman Nangis! Operasi Besar Polri Bikin Warga Puas, Irwasum: Kami Tak Akan Berhenti!
Misteri Kerangka di Jurang Ende Terungkap: Diduga Pemuda Asal Kalimantan yang Hilang Sejak April
Di Larantuka! Polisi Sisir Pelabuhan hingga Taman Kota, Buruh dan Sopir Dapat 'Peringatan Khusus'