DPR Janji Kawal Aspirasi Dosen PPPK Tuntut Kesetaraan dengan PNS

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan komitmen parlemen untuk menindaklanjuti aspirasi dosen berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tergabung dalam Aliansi Dosen PPPK Indonesia.

 

Aher, sapaan akrab legislator Fraksi PKS itu, menyampaikan hal tersebut usai menerima aspirasi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8).

 

“Mereka menuntut adanya kesetaraan. Karena faktanya, dosen PNS diangkat sampai pensiun, sementara dosen PPPK harus menghadapi perpanjangan kontrak yang menimbulkan ketidakpastian,” ujar Aher.

 

 

 

 Baca Juga: Sengketa Lahan Picu Gesekan Warga NTT dengan Aparat Timor Leste, Polri–TNI Bergerak Cepat

Menurut Aher, meski secara akademik mayoritas dosen PPPK telah bergelar magister (S2) bahkan doktor (S3), namun perlakuan terhadap mereka masih berbeda dibandingkan dosen PNS.

 

 

 

Hal itu, kata dia, berpotensi menimbulkan diskriminasi di lingkungan pendidikan tinggi.

 

Ia menambahkan, aspirasi tersebut akan dibawa ke forum rapat bersama kementerian dan lembaga terkait, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

 

 

 Baca Juga: Kapolresta Kupang Kota Bantah Isu Penjualan Beras SPHP ke Pengusaha  

 

“Tenaga dosen adalah aset berharga bangsa. Tidak mungkin kita melahirkan SDM unggul tanpa dosen dan guru yang hebat. Karena itu, perlakuan terhadap mereka harus setara, tanpa diskriminasi antara PNS maupun PPPK,” tegasnya.

 

DPR, lanjut Aher, menilai persoalan ini bagian dari reformasi kepegawaian yang harus segera dituntaskan pemerintah.

 

 

 

Apalagi, jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, termasuk di sektor pendidikan tinggi.

 

 

 

 Baca Juga: Upaya Kabur Gagal, Pelaku Penculikan Kepala Bank BUMN Ditangkap di Bandara Komodo

 

“Kalau di sekolah saja guru PPPK mulai diperhatikan, maka dosen PPPK juga harus mendapat perhatian yang sama,” ungkapnya.

 

Ke depan, DPR memastikan akan mengawal pembahasan revisi regulasi agar status ASN benar-benar setara tanpa diskriminasi.

 

 

Dengan begitu, baik PNS maupun PPPK, khususnya dosen di perguruan tinggi negeri, memiliki kepastian hukum, kepastian karier, serta penghargaan yang layak atas kontribusi mereka dalam mencetak SDM unggul bagi bangsa.